Senin, 14 September 2026

Bagian 13: Bab Pembebasan Budak — Bab Terakhir

Lanjutan Kajian Matan Al-Ghāyah wa At-Taqrīb

Bagian 13: Bab Pembebasan Budak — Bab Terakhir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Matan Al-Ghāyah wa At-Taqrīb. Isinya membahas pembebasan budak, hubungan walā’, tadbīr, kitābah, dan ummul walad dalam sistem hukum klasik.

Catatan konteks

Perbudakan merupakan kenyataan sosial dunia ketika kitab-kitab fikih klasik disusun. Ia tidak hanya ditemukan dalam masyarakat Islam, tetapi juga telah berlangsung dalam peradaban-peradaban sebelumnya.

Syariat membuka banyak jalan pembebasan, seperti:

Pembebasan sebagai kafarat.
Anjuran memerdekakan budak.
Akad kitābah agar seseorang dapat memperoleh kemerdekaan.
Penggunaan zakat untuk pembebasan.
Larangan menyiksa dan menzalimi orang yang berada dalam tanggungan.

Pada masa sekarang, perbudakan tidak berlaku sebagai sistem legal. Perdagangan manusia, penculikan, eksploitasi seksual, kerja paksa, serta memperjualbelikan manusia merupakan kejahatan dan tidak boleh dihidupkan kembali oleh individu atau kelompok mana pun.

A. Pembebasan Budak

1. Orang yang dapat melakukan pembebasan

Matan Arab

وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ.

Terjemah

“Pembebasan budak dianggap sah apabila dilakukan oleh setiap pemilik yang mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum terhadap miliknya.”

Penjelasan istilah

Al-‘itq: pembebasan seseorang dari status perbudakan.
Al-mālik: pemilik menurut sistem hukum yang berlaku ketika itu.
Jā’iz at-taṣarruf: orang yang cakap melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.

Dalam konteks fikih klasik, kecakapan bertindak umumnya mensyaratkan:

Balig.
Berakal.
Tidak berada di bawah pembatasan pengelolaan harta.
Melakukan tindakan secara sadar.
Tidak dipaksa.
Benar-benar memiliki hak atas objek tersebut.

Poin penting

Pembebasan merupakan tindakan hukum yang serius.
Seseorang tidak dapat membebaskan orang yang bukan berada dalam kewenangan hukumnya pada sistem masa itu.
Tindakan hukum harus berasal dari orang yang berakal dan cakap.
Syariat mendorong terbukanya jalan kemerdekaan.
Pada masa sekarang, semua manusia pada dasarnya merdeka dan tidak boleh dimiliki.

2. Lafaz pembebasan

Matan Arab

وَيَقَعُ بِصَرِيحِ الْعِتْقِ، وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ.

Terjemah

“Pembebasan terjadi dengan lafaz pembebasan yang tegas, atau dengan lafaz sindiran yang disertai niat.”

Lafaz tegas

Lafaz tegas adalah ucapan yang secara langsung menunjukkan pembebasan, seperti:

أَنْتَ حُرٌّ

“Engkau merdeka.”

أَعْتَقْتُكَ

“Aku telah memerdekakanmu.”

Dalam sistem klasik, lafaz tegas menghasilkan akibat hukum tanpa membutuhkan penjelasan niat tambahan selama diucapkan secara sadar.

Lafaz sindiran

Lafaz sindiran adalah kalimat yang dapat berarti pembebasan dan dapat pula berarti hal lain, misalnya:

لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ

“Aku tidak mempunyai kekuasaan lagi atasmu.”

Lafaz semacam ini baru menghasilkan pembebasan apabila disertai niat.

Pelajaran bahasa hukum

Kalimat tegas menghasilkan akibat yang lebih pasti.
Kalimat yang memiliki beberapa makna memerlukan pemeriksaan niat.
Dokumen hukum harus menggunakan bahasa yang jelas.
Jangan menggunakan ungkapan hukum sebagai bahan bercanda.
Kesaksian dan pencatatan membantu mencegah perselisihan.

B. Membebaskan Sebagian dari Seseorang

1. Matan Arab

وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ.

Terjemah

“Apabila seseorang membebaskan sebagian dari seorang budak yang seluruhnya menjadi miliknya, seluruhnya menjadi merdeka.”

Penjelasan

Manusia tidak selayaknya berada dalam keadaan setengah merdeka dan setengah tidak merdeka di bawah satu pemilik. Karena itu, pembebasan sebagian meluas menjadi pembebasan seluruh dirinya.

Nilai yang dapat diambil

Kemerdekaan manusia tidak semestinya dipecah-pecah.
Pembebasan harus memberikan kebebasan yang nyata.
Tidak boleh mengaku membebaskan seseorang tetapi tetap menguasai seluruh hidupnya.
Kebebasan harus disertai pengakuan hak dan martabat.

2. Kepemilikan bersama

Matan Arab

وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ، سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

Terjemah

“Apabila seseorang membebaskan bagian kepemilikannya pada seorang budak yang dimiliki bersama, sedangkan ia mampu, pembebasan itu meluas kepada bagian yang tersisa. Ia wajib membayar nilai bagian milik rekannya.”

Penjelasan historis

Misalnya, dalam sistem lama seseorang dimiliki oleh dua pihak. Salah satu pemilik membebaskan bagiannya dan memiliki kemampuan ekonomi. Kemerdekaan diperluas ke seluruh diri orang tersebut, sementara pemilik bagian lainnya menerima penggantian nilai.

Ketentuan ini mempertemukan dua pertimbangan:

Memperluas kemerdekaan seseorang.
Tidak mengambil hak ekonomi pihak lain tanpa penggantian dalam struktur hukum saat itu.

Poin penting

Syariat menghindarkan manusia dari status kebebasan yang terpecah.
Pembebasan tidak boleh dilakukan dengan menzalimi pihak lain.
Orang yang mampu menanggung akibat finansial tindakannya.
Kemerdekaan mendapatkan perhatian besar dalam hukum Islam klasik.

C. Kepemilikan Kerabat Dekat dalam Sistem Klasik

1. Matan Arab

وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُودِيهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.

Terjemah

“Barang siapa dalam sistem hukum ketika itu memperoleh kepemilikan atas salah seorang dari orang tuanya atau keturunannya, kerabat tersebut langsung menjadi merdeka.”

Penjelasan

Yang dimaksud:

Ayah atau ibu.
Kakek atau nenek ke atas.
Anak.
Cucu dan keturunan ke bawah.

Hubungan orang tua dan anak tidak dapat digabungkan dengan hubungan perbudakan. Karena itu, apabila kepemilikan tersebut terjadi menurut sistem masa itu, kemerdekaan berlangsung secara otomatis.

Poin penting

Orang tua tidak boleh direndahkan menjadi milik anak.
Anak tidak boleh dijadikan milik orang tuanya.
Hubungan keluarga menuntut penghormatan.
Memelihara kehormatan orang tua adalah kewajiban.
Manusia tidak boleh diperjualbelikan pada masa sekarang.

D. Walā’ karena Pembebasan

1. Pengertian walā’

Walā’ al-‘itq adalah hubungan hukum yang dahulu timbul antara orang yang memerdekakan dan orang yang dibebaskan. Hubungan ini memiliki akibat tertentu dalam hukum waris klasik.

Walā’ bukan berarti orang yang telah dibebaskan kembali menjadi milik orang yang membebaskannya. Ia telah merdeka sepenuhnya.

2. Matan Arab

وَالْوَلَاءُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِهِ.

Terjemah

“Walā’ merupakan salah satu akibat hukum pembebasan. Kedudukannya dalam warisan mengikuti kedudukan ahli waris ‘aṣabah ketika ahli waris tersebut tidak ada.”

Penjelasan

Dalam hukum waris klasik, apabila seseorang yang dahulu dibebaskan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris ‘aṣabah dari hubungan nasab, orang yang memerdekakannya dapat menerima warisan melalui hubungan walā’.

Walā’ baru berfungsi setelah hak ahli waris berdasarkan hubungan keluarga diperhitungkan.

Poin penting

Walā’ merupakan hubungan hukum, bukan kepemilikan manusia.
Orang yang dibebaskan tetap manusia merdeka.
Hubungan nasab tidak dapat dibuat-buat.
Warisan harus dibagikan berdasarkan urutan yang benar.
Bab ini tidak dapat diterapkan sendiri tanpa memahami ilmu faraid.

3. Perpindahan walā’ kepada ahli warā’ kepada ahli waris laki-laki dari jalur ‘aṣabah

Matan Arab

وَيَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ إِلَى الذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ، وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَاتِ فِي الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ.

Terjemah

“Walā’ berpindah dari orang yang memerdekakan kepada kerabat laki-laki dari jalur ‘aṣabahnya. Urutan ‘aṣabah dalam walā’ mengikuti urutan mereka dalam warisan.”

Penjelasan

Urutan hubungan walā’ mengikuti susunan ahli waris ‘aṣabah yang telah dibahas dalam bab faraid. Ia bukan harta yang diwariskan seperti barang, melainkan hubungan hukum yang akibatnya mengikuti garis tertentu.

Pelajaran

Setiap hak waris mempunyai sebab dan urutan.
Tidak boleh mengambil warisan hanya karena merasa berjasa.
Hak keluarga tetap didahulukan sesuai ketentuan.
Perhitungan waris harus dilakukan oleh orang yang memahami faraid dan hukum negara.

4. Walā’ tidak dapat diperjualbelikan

Matan Arab

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ.

Terjemah

“Walā’ tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.”

Penjelasan

Walā’ bukan barang dagangan. Ia merupakan akibat hukum dari tindakan pembebasan sehingga tidak dapat:

Dijual.
Dihadiahkan.
Dipindahkan melalui transaksi.
Dijadikan jaminan utang.
Disewakan.

Poin penting

Tidak semua hak dapat diperjualbelikan.
Hubungan hukum berbeda dari kepemilikan barang.
Akibat suatu ibadah atau tindakan sosial tidak boleh selalu diubah menjadi komoditas.
Jasa kemanusiaan tidak layak dijadikan alat menguasai orang lain.

E. Tadbīr

1. Pengertian

Tadbīr adalah pernyataan pemilik dalam sistem klasik bahwa seseorang yang berada dalam kepemilikannya akan menjadi merdeka setelah pemilik tersebut meninggal.

Orang yang dijanjikan kemerdekaan ini disebut:

الْمُدَبَّرُ

“Al-mudabbar.”

2. Matan Arab

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ، يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ.

Terjemah

“Orang yang berkata kepada budaknya, ‘Apabila aku meninggal, engkau menjadi merdeka,’ maka ia disebut budak mudabbar. Ia menjadi merdeka setelah pemiliknya meninggal, dengan pembiayaan yang diperhitungkan dari sepertiga harta peninggalan.”

Penjelasan

Tadbīr menyerupai wasiat karena akibatnya baru berlaku setelah kematian. Oleh sebab itu, nilainya diperhitungkan dari batas sepertiga harta sebagaimana ketentuan umum wasiat.

Poin penting

Janji pembebasan mempunyai akibat hukum.
Tadbīr berkaitan dengan aturan wasiat.
Hak ahli waris tetap diperhitungkan.
Seseorang tidak boleh membuat tindakan menjelang kematian untuk menzalimi ahli waris.
Pembebasan tidak boleh hanya menjadi janji kosong.

3. Status semasa pemilik masih hidup

Matan Arab

وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ، وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ.

Terjemah

“Menurut redaksi matan, pemilik boleh menjualnya selama masih hidup sehingga tadbīr tersebut batal. Status mudabbar selama pemilik masih hidup tetap mengikuti status budak biasa dalam sistem saat itu.”

Penjelasan kontekstual

Bagian ini menjelaskan mekanisme hukum dalam masyarakat klasik, bukan petunjuk untuk praktik masa kini. Manusia sekarang tidak boleh diperjualbelikan dalam keadaan apa pun.

Pelajaran yang masih relevan

Janji yang akibat hukumnya ditangguhkan perlu dicatat jelas.
Perbedaan harus dipahami antara tindakan yang berlaku sekarang dan wasiat yang berlaku setelah kematian.
Perencanaan harta harus memperhatikan hak seluruh pihak.
Hukum masa lalu harus dipelajari sesuai konteksnya, bukan dihidupkan secara serampangan.

F. Kitābah

1. Pengertian akad kitābah

Kitābah adalah perjanjian dalam sistem klasik yang memungkinkan seseorang memperoleh kemerdekaannya dengan membayar jumlah tertentu secara bertahap kepada pemiliknya.

Akad ini membuka jalan kemerdekaan melalui usaha dan penghasilan orang tersebut.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

“Orang-orang yang menghendaki perjanjian pembebasan dari mereka yang berada dalam kekuasaanmu, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.”
(QS. An-Nūr: 33)

2. Anjuran melakukan kitābah

Matan Arab

وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ، وَكَانَ مَأْمُونًا مُكْتَسِبًا.

Terjemah

“Akad kitābah dianjurkan apabila diminta oleh budak dan ia merupakan orang yang dapat dipercaya serta mampu bekerja memperoleh penghasilan.”

Pengertian syarat

Ma’mūn: dapat dipercaya dan diperkirakan mampu menjaga perjanjian.
Muktasib: memiliki kemampuan bekerja atau memperoleh penghasilan yang halal.

Poin penting

Kitābah bertujuan membuka jalan kemerdekaan.
Kemampuan memperoleh penghasilan diperhatikan agar akad dapat dilaksanakan.
Seseorang tidak boleh diberi beban pembayaran yang mustahil.
Pihak yang kuat tidak boleh mengeksploitasi pihak yang lemah.
Islam mendorong bantuan kepada orang yang ingin keluar dari ketergantungan.

3. Harta dan waktu pembayaran harus diketahui

Matan Arab

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَقَلُّهُ نَجْمَانِ.

Terjemah

“Akad kitābah tidak sah kecuali dengan jumlah harta yang diketahui dan pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang diketahui, paling sedikit dalam dua tahap pembayaran.”

Penjelasan

Perjanjian harus menjelaskan:

Jumlah yang harus dibayar.
Jenis alat pembayaran.
Jadwal pembayaran.
Jumlah setiap angsuran.
Batas akhir pembayaran.
Hak dan kewajiban para pihak.

Ketidakjelasan dapat menjadi sarana eksploitasi.

Pelajaran untuk akad modern

Meskipun objek kitābah tidak berlaku sekarang, prinsip kejelasan akad masih sangat relevan untuk:

Cicilan.
Pembiayaan.
Kontrak kerja.
Sewa.
Pembelian bertahap.
Pelunasan utang.

Poin penting

Jangan menandatangani perjanjian yang tidak dipahami.
Jumlah utang harus tertulis.
Jatuh tempo harus jelas.
Biaya tambahan tidak boleh disembunyikan.
Pihak yang lemah berhak memperoleh penjelasan.

4. Kekuatan akad bagi para pihak

Matan Arab

وَهِيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَازِمَةٌ، وَمِنْ جِهَةِ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ، فَلَهُ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ.

Terjemah

“Akad tersebut mengikat dari pihak pemilik, sedangkan dari pihak mukātab tidak mengikat secara mutlak. Mukātab dapat membatalkannya kapan ia menghendaki.”

Penjelasan

Pemilik tidak boleh membatalkan akad sesuka hati setelah melihat pihak lain hampir menyelesaikan pembayaran. Sementara itu, pihak mukātab diberi ruang membatalkan karena akad tersebut menimbulkan beban pembayaran atas dirinya.

Nilai hukum

Pihak kuat tidak boleh menarik janji sepihak.
Pihak lemah mendapatkan perlindungan.
Kontrak tidak boleh menjadi perangkap.
Kebebasan dan persetujuan harus dijaga.
Akad harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

5. Hak mengelola penghasilan

Matan Arab

وَلِلْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ.

Terjemah

“Mukātab berhak mengelola harta yang berada dalam penguasaannya.”

Penjelasan

Agar dapat melunasi akad dan meraih kemerdekaan, ia diberi ruang untuk:

Bekerja.
Berdagang secara halal.
Mengelola penghasilan.
Melakukan transaksi yang mendukung pembayaran.
Menyimpan harta.

Ia tidak boleh dihalangi mencari penghasilan lalu dituntut membayar sesuatu yang mustahil dipenuhinya.

Poin penting

Kewajiban harus disertai kesempatan untuk memenuhinya.
Menghalangi penghasilan seseorang lalu menuntut pembayaran merupakan kezaliman.
Pekerja berhak menerima upah.
Hasil kerja tidak boleh dirampas.
Kemandirian ekonomi membantu seseorang keluar dari eksploitasi.

6. Kewajiban memberikan bantuan

Matan Arab

وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ.

Terjemah

“Pemilik wajib mengurangi sebagian pembayaran kitābah agar dapat membantu mukātab memenuhi angsuran perjanjiannya.”

Penjelasan

Kitābah bukan dirancang untuk menjebak seseorang dalam utang tanpa akhir. Pemilik diperintahkan memberikan bantuan berupa pengurangan pembayaran.

Selain itu, salah satu penerima zakat adalah:

وَفِي الرِّقَابِ

“Untuk pembebasan manusia dari belenggu perbudakan.”

Poin penting

Bantuan sosial seharusnya menghasilkan kemandirian.
Utang tidak boleh menjadi alat perbudakan baru.
Orang yang berutang harus dibantu sesuai ketentuan.
Pemberi pinjaman tidak boleh menciptakan biaya tersembunyi.
Masyarakat harus membantu korban eksploitasi membangun kehidupan baru.

7. Kemerdekaan setelah pembayaran selesai

Matan Arab

وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَالِ.

Terjemah

“Ia baru menjadi merdeka setelah menunaikan seluruh pembayaran.”

Penjelasan

Menurut akad yang dijelaskan matan, kemerdekaan sempurna terjadi setelah seluruh jumlah yang disepakati telah dibayar.

Namun, pemilik dapat membebaskannya lebih awal atau menggugurkan sisa pembayaran sebagai bentuk kebaikan.

Poin penting

Pembayaran harus dicatat dengan benar.
Setiap angsuran membutuhkan bukti.
Tidak boleh mengingkari pembayaran yang telah diterima.
Pengurangan atau penghapusan kewajiban merupakan perbuatan mulia.
Sengketa pembayaran harus diperiksa berdasarkan bukti.

G. Ummul Walad

1. Pengertian historis

Ummul walad adalah perempuan dalam sistem perbudakan klasik yang melahirkan anak dari laki-laki yang menjadi pemiliknya.

Pembahasan ini sangat terikat dengan struktur sosial dan hukum masa lampau. Ia bukan dasar untuk membenarkan eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, pemaksaan hubungan seksual, atau pemeliharaan perbudakan pada masa sekarang.

2. Ketentuan setelah melahirkan

Matan Arab

وَإِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ، فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا.

Terjemah kontekstual

“Dalam sistem klasik, apabila seorang perempuan yang berstatus budak melahirkan dari pemiliknya sesuatu yang telah tampak memiliki bentuk penciptaan manusia, perempuan itu tidak boleh lagi dijual, digadaikan, atau dihibahkan.”

Penjelasan

Status ummul walad memberikan perlindungan hukum tambahan:

Tidak boleh dijual.
Tidak boleh dijadikan jaminan.
Tidak boleh dihibahkan.
Akan memperoleh kemerdekaan ketika pemiliknya meninggal.

Ketentuan tersebut membatasi pemindahan dirinya sebagai objek kepemilikan dalam sistem saat itu dan mengarahkannya menuju kemerdekaan.

Poin penting

Ibu tidak boleh dipisahkan dan diperdagangkan secara sewenang-wenang.
Hubungan ibu dan anak harus dilindungi.
Anak tidak boleh menjadi alasan mengeksploitasi ibunya.
Pada masa sekarang, perempuan tidak dapat dimiliki atau diperjualbelikan.
Pemaksaan seksual dan perdagangan perempuan merupakan kejahatan.

3. Status selama pemilik masih hidup

Matan Arab

وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ.

Terjemah kontekstual

“Dalam struktur hukum klasik yang dibahas matan, pemilik masih mempunyai beberapa bentuk kewenangan yang diakui pada masa tersebut.”

Catatan penting

Redaksi klasik tentang hubungan seksual harus dibaca dalam sistem hukum sejarahnya. Ia tidak boleh dipindahkan secara mentah ke masa sekarang.

Pada masa kini:

Tidak ada kepemilikan sah atas manusia.
Hubungan seksual tidak boleh diperoleh melalui penculikan, perdagangan, atau eksploitasi.
Kekerasan dan pemaksaan seksual adalah kezaliman serta tindak pidana.
Korban perdagangan manusia wajib dilindungi.
Kelompok atau individu tidak berwenang menciptakan status budak.

Kajian fikih harus menghasilkan pemahaman sejarah dan perlindungan martabat manusia, bukan pembenaran tindakan kriminal.

4. Merdeka setelah pemilik meninggal

Matan Arab

وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا.

Terjemah

“Apabila pemiliknya meninggal dunia, ummul walad menjadi merdeka dan pembebasannya diperhitungkan dari keseluruhan harta sebelum pelaksanaan wasiat.”

Penjelasan

Pembebasan ummul walad tidak diperlakukan seperti wasiat biasa yang hanya berlaku dalam batas sepertiga. Kemerdekaannya terjadi sebagai akibat statusnya dan tidak boleh dibatalkan oleh ahli waris.

Poin penting

Ahli waris tidak berhak menjualnya.
Kemerdekaannya tidak bergantung pada persetujuan ahli waris.
Jalan kemerdekaan diperkuat oleh hukum.
Hak seorang ibu mendapatkan perhatian khusus.
Kemerdekaan bukan hadiah yang boleh ditarik kembali.

5. Kedudukan anaknya

Matan Arab

وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا.

Terjemah

“Anaknya dari pihak lain mengikuti kedudukan ibunya dalam sistem hukum tersebut.”

Penjelasan

Dalam pembahasan fikih klasik, kedudukan anak sangat dipengaruhi oleh:

Status ibu.
Jenis hubungan yang menyebabkan kelahiran.
Adanya pernikahan atau syubhat.
Kepemilikan pada saat kelahiran.

Bagian ini memerlukan pembahasan lanjutan dari kitab-kitab syarah dan tidak tepat diterapkan di luar sistem sejarahnya.

Pelajaran masa kini

Setiap anak memiliki martabat manusia.
Anak tidak menanggung dosa atau kesalahan orang tuanya.
Anak korban perdagangan manusia harus dilindungi.
Kelahiran tidak boleh menjadi sebab diskriminasi.
Identitas dan hak anak harus dicatat serta dijaga.

6. Anak dari pernikahan dalam sistem klasik

Matan Arab

وَمَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ، فَالْوَلَدُ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا.

Terjemah kontekstual

“Dalam sistem perbudakan klasik, apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang berada dalam kepemilikan pihak lain, status anak yang dilahirkan mengikuti status ibunya.”

Penjelasan

Ketentuan tersebut berasal dari prinsip klasik bahwa status anak mengikuti status ibunya dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku untuk membenarkan kepemilikan anak pada masa sekarang.

Saat ini:

Setiap anak dilahirkan merdeka.
Anak tidak boleh dijual.
Anak berhak atas identitas.
Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan.
Eksploitasi anak adalah kejahatan.

7. Hubungan karena syubhat

Matan Arab

وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ.

Terjemah kontekstual

“Apabila hubungan itu terjadi karena suatu kesalahpahaman atau keadaan syubhat, anak yang lahir berstatus merdeka. Dalam sistem ketika itu, laki-laki tersebut menanggung penggantian nilai kepada pemilik perempuan.”

Pengertian syubhat

Syubhat berarti keadaan ketika hubungan terjadi karena adanya kekeliruan atau anggapan yang memiliki dasar tertentu, bukan perzinaan yang dilakukan secara sadar.

Contohnya dalam literatur klasik dapat berkaitan dengan:

Kekeliruan identitas.
Akad yang disangka sah.
Ketidakjelasan status hukum yang memiliki dasar syubhat.

Poin penting

Syubhat berbeda dari kesengajaan melakukan zina.
Anak tidak menanggung akibat moral perbuatan orang tuanya.
Nasab dan status anak harus dilindungi.
Kasus keluarga tidak boleh diputuskan berdasarkan dugaan masyarakat.
Pada masa sekarang, persoalan status anak mengikuti hukum perkawinan dan perlindungan anak yang berlaku.

8. Menjadi ummul walad setelah kemudian dimiliki

Matan Arab

وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

Terjemah kontekstual

“Apabila setelah itu ia memperoleh kepemilikan atas perempuan tersebut dalam sistem klasik, perempuan itu tidak menjadi ummul walad karena anak yang lahir melalui hubungan pernikahan sebelumnya. Adapun dalam kasus hubungan syubhat, menurut salah satu dari dua pendapat ia menjadi ummul walad.”

Penjelasan

Bagian ini menunjukkan adanya rincian dan perbedaan pendapat internal dalam Mazhab Syafi‘i. Status ummul walad tidak ditentukan hanya oleh adanya anak, tetapi juga oleh:

Waktu hubungan terjadi.
Status hubungan.
Status perempuan pada waktu tersebut.
Waktu kepemilikan terjadi.
Pendapat fikih yang digunakan.

Ini merupakan kajian hukum sejarah yang memerlukan kitab syarah dan tidak mempunyai objek legal untuk dipraktikkan pada masyarakat modern.

H. Tujuan Pembebasan dalam Syariat

1. Pembebasan sebagai amal utama

Allah berfirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu membebaskan seorang manusia dari perbudakan.”
(QS. Al-Balad: 11–13)

Ayat tersebut menunjukkan besarnya nilai membebaskan manusia dari belenggu.

2. Pembebasan sebagai kafarat

Dalam bab-bab sebelumnya, pembebasan disebut sebagai salah satu bentuk kafarat, antara lain dalam:

Kafarat pembunuhan tidak sengaja.
Kafarat hubungan suami istri pada siang Ramadan dalam keadaan tertentu.
Kafarat ẓihār.
Kafarat sumpah.

Pengulangan ini menunjukkan bahwa syariat membuka banyak pintu menuju pembebasan.

3. Dana zakat untuk pembebasan

Salah satu golongan penerima zakat adalah:

وَفِي الرِّقَابِ

“Dan untuk pembebasan manusia dari belenggu.”

Dalam pembahasan kontemporer, penerapan bagian ini perlu mengikuti fatwa lembaga yang berwenang. Sebagian pembahasan modern menghubungkannya dengan usaha membebaskan manusia dari penculikan, perdagangan manusia, atau belenggu eksploitasi tertentu, tetapi penggunaannya harus ditetapkan secara bertanggung jawab.

I. Bentuk Perbudakan Modern yang Harus Dilawan

Walaupun perbudakan resmi telah dihapus, praktik yang menyerupainya masih dapat muncul dalam bentuk:

Perdagangan manusia.
Kerja paksa.
Eksploitasi pekerja migran.
Penyitaan paspor agar pekerja tidak dapat pergi.
Jeratan utang yang tidak mungkin dilunasi.
Eksploitasi seksual.
Pernikahan paksa.
Penjualan anak.
Pekerja rumah tangga yang dikurung.
Upah yang sengaja tidak dibayarkan.
Ancaman kekerasan terhadap pekerja.
Perekrutan anak untuk kegiatan bersenjata.
Pemaksaan bekerja melalui ancaman terhadap keluarga.

Poin penting

Manusia bukan komoditas.
Majikan tidak memiliki tubuh dan kehidupan pekerja.
Menahan dokumen identitas pekerja dapat menjadi sarana eksploitasi.
Upah wajib dibayarkan sesuai kesepakatan dan hukum.
Korban membutuhkan perlindungan, bukan stigma.
Dugaan perdagangan manusia harus dilaporkan kepada lembaga berwenang.

J. Hak-Hak Pekerja sebagai Pelajaran Kontemporer

Bab pembebasan dapat diarahkan untuk mengajarkan perlindungan pekerja.

Hak yang harus dijaga

Akad kerja yang jelas.
Upah yang diketahui.
Pembayaran tepat waktu.
Jam kerja yang manusiawi.
Istirahat yang cukup.
Keselamatan kerja.
Kebebasan beribadah.
Tidak mengalami kekerasan.
Tidak mengalami pelecehan seksual.
Hak menyimpan identitas dan dokumen pribadi.
Hak mengakhiri hubungan kerja sesuai perjanjian dan hukum.
Akses terhadap bantuan hukum.

Kesalahan yang harus dihindari

Mempekerjakan seseorang tanpa upah yang jelas.
Menambah pekerjaan di luar akad secara sewenang-wenang.
Menghina pekerja karena kemiskinannya.
Mengunci pekerja di tempat kerja.
Menahan gaji untuk memaksanya tetap bekerja.
Mengancam akan melaporkan pekerja secara palsu.
Memanfaatkan ketidaktahuan pekerja terhadap hukum.

K. Sikap terhadap Korban Perdagangan Manusia

Korban hendaknya:

Diselamatkan dari pelaku.
Mendapatkan tempat yang aman.
Memperoleh layanan kesehatan.
Mendapat pendampingan psikologis.
Memperoleh bantuan hukum.
Dibantu mengurus dokumen identitas.
Tidak dipersalahkan atas eksploitasi yang dialaminya.
Tidak dipaksa menceritakan pengalaman berulang kali tanpa kebutuhan.
Dijaga kerahasiaan identitasnya.
Dibantu kembali mandiri secara ekonomi.

Apabila seseorang mengetahui adanya ancaman nyata, ia harus menghubungi kepolisian atau lembaga perlindungan korban yang berwenang, bukan menghadapi jaringan pelaku sendirian.

L. Pelajaran Akidah, Akhlak, dan Sosial

1. Semua manusia adalah hamba Allah

Tidak seorang pun boleh menempatkan dirinya sebagai penguasa mutlak atas manusia lain.

2. Kemerdekaan adalah nikmat

Kemerdekaan harus digunakan untuk menaati Allah, mencari rezeki halal, dan memberi manfaat.

3. Kekuasaan harus dibatasi

Majikan, pemimpin, orang tua, dan pejabat tidak memiliki kewenangan tanpa batas.

4. Pihak lemah harus dilindungi

Hukum tidak boleh hanya melayani orang yang memiliki harta dan kekuasaan.

5. Akad harus jelas

Ketidakjelasan utang, upah, dan waktu kerja membuka pintu eksploitasi.

6. Kemerdekaan harus nyata

Seseorang belum benar-benar bebas apabila diancam, dokumennya ditahan, atau dipaksa bekerja tanpa kesempatan keluar.

7. Kajian kitab memerlukan konteks

Membaca teks klasik tanpa memahami sejarah, syarah, tujuan hukum, dan keadaan masa kini dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.

M. Ringkasan Istilah

Istilah	Pengertian
العِتْقُ — al-‘itq	Pembebasan dari perbudakan
الْمُعْتِقُ — al-mu‘tiq	Orang yang memerdekakan
الْوَلَاءُ — al-walā’	Hubungan hukum akibat pembebasan dalam sistem klasik
التَّدْبِيرُ — at-tadbīr	Janji kemerdekaan setelah pemilik meninggal
الْمُدَبَّرُ — al-mudabbar	Orang yang dijanjikan merdeka melalui tadbīr
الْكِتَابَةُ — al-kitābah	Akad pembayaran bertahap menuju kemerdekaan
الْمُكَاتَبُ — al-mukātab	Pihak yang menjalani akad kitābah
أُمُّ الْوَلَدِ — ummul walad	Perempuan dalam sistem klasik yang melahirkan anak dari pemiliknya
الشُّبْهَةُ — asy-syubhah	Keadaan keliru atau tidak jelas yang memiliki dasar tertentu
الْعَصَبَةُ — al-‘aṣabah	Ahli waris yang menerima melalui jalur ‘aṣabah

N. Pertanyaan Diskusi Pengajian

Bagaimana kedudukan perbudakan dalam konteks sejarah penyusunan kitab fikih?
Apa yang dimaksud dengan al-‘itq?
Mengapa pembebasan sebagian dapat meluas menjadi pembebasan seluruh diri?
Apa yang dimaksud dengan walā’?
Mengapa walā’ tidak boleh dijual atau dihibahkan?
Apa perbedaan pembebasan langsung, tadbīr, dan kitābah?
Mengapa jumlah dan waktu pembayaran kitābah harus jelas?
Bagaimana akad kitābah melindungi pihak yang lebih lemah?
Apa yang dimaksud dengan ummul walad dalam sejarah hukum Islam?
Mengapa pembahasan ummul walad tidak boleh digunakan untuk membenarkan eksploitasi masa kini?
Apa saja bentuk perbudakan modern?
Bagaimana jeratan utang dapat berubah menjadi eksploitasi?
Apa hak dasar seorang pekerja?
Bagaimana masyarakat seharusnya memperlakukan korban perdagangan manusia?
Mengapa teks klasik harus dibaca dengan kitab syarah dan konteks sejarah?

O. Kesimpulan Bab

Bab pembebasan menunjukkan bahwa kitab fikih klasik tidak hanya mencatat keberadaan sistem perbudakan pada zamannya, tetapi juga mengatur berbagai jalan menuju kemerdekaan: pembebasan langsung, perluasan pembebasan sebagian, tadbīr, kitābah, zakat, dan berbagai kafarat.

Bab ini tidak boleh digunakan untuk menghidupkan kembali perdagangan manusia atau kepemilikan atas manusia. Pelajaran terpenting untuk masa sekarang ialah menjaga kemerdekaan, martabat, keselamatan, dan hak ekonomi setiap orang serta melawan perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan penindasan terhadap pekerja.

Teks Arab bab terakhir dapat diperiksa dalam Matan Abu Syuja’—Kitab Pembebasan Budak.

Dengan selesainya bagian ini, rangkaian pembahasan pokok Matan Al-Ghāyah wa At-Taqrīb telah sampai pada bab terakhir.

Bagian 12B: Pembuktian, Sumpah Pengadilan, dan Kesaksian

Lanjutan Kajian Matan Al-Ghāyah wa At-Taqrīb

Bagian 12B: Pembuktian, Sumpah Pengadilan, dan Kesaksian

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bagian ini melanjutkan pembahasan peradilan dengan menjelaskan siapa yang wajib membawa bukti, kapan tergugat diminta bersumpah, hukum menolak sumpah, kedudukan penguasaan suatu barang, persyaratan saksi, serta bentuk kesaksian dalam berbagai perkara.

Ketentuan ini merupakan ringkasan fikih pembuktian Mazhab Syafi‘i klasik. Dalam praktik sekarang, proses pembuktian harus mengikuti hukum acara negara dan dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang. Masyarakat tidak boleh memaksa orang bersumpah, menyita barang, atau menghukum seseorang berdasarkan kajian ini.

A. Kedudukan Penggugat dan Tergugat

1. Kaidah dasar pembuktian

Kaidah yang menjadi dasar pembahasan ini adalah:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan tuntutan, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menyangkal.”

Pengertian

Al-mudda‘ī: pihak yang mengajukan tuntutan atau penggugat.
Al-mudda‘ā ‘alaih: pihak yang dituntut atau tergugat.
Al-bayyinah: bukti yang dapat menjelaskan dan mendukung tuntutan.
Al-yamīn: sumpah yang diucapkan dalam prosedur pengadilan.

Contoh

Ahmad berkata, “Zaid berutang kepada saya sebesar sepuluh juta rupiah.”

Dalam perkara ini:

Ahmad adalah penggugat.
Zaid adalah tergugat.
Ahmad wajib membawa bukti atas utang tersebut.
Jika tidak ada bukti dan Zaid menyangkal, sumpah dapat dibebankan kepada Zaid sesuai prosedur pengadilan.

Poin penting

Tuduhan bukan bukti.
Penggugat wajib menjelaskan tuntutannya.
Tergugat tidak otomatis bersalah karena dituduh.
Pengadilan harus mendengar kedua belah pihak.
Sumpah bukan pengganti penyelidikan dalam setiap keadaan.
Hakim menilai seluruh bukti sesuai hukum acara.

B. Putusan Berdasarkan Bukti

1. Matan Arab

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا.

Terjemah

“Apabila penggugat memiliki bukti, hakim mendengarkan bukti tersebut dan memutuskan perkara untuknya berdasarkan bukti itu.”

Penjelasan

Hakim tidak boleh memenangkan penggugat hanya karena:

Penggugat lebih fasih berbicara.
Penggugat memiliki kedudukan sosial.
Ceritanya menyentuh perasaan.
Ia lebih dahulu menyebarkan perkara kepada masyarakat.
Ia didukung banyak orang.

Bukti harus diperiksa keaslian, relevansi, dan kekuatannya.

Bentuk bukti masa kini

Sesuai hukum acara yang berlaku, bukti dapat berbentuk:

Keterangan saksi.
Dokumen atau surat.
Akta perjanjian.
Bukti pembayaran.
Catatan transaksi.
Rekaman suara atau video.
Surat elektronik.
Percakapan digital.
Data lokasi.
Keterangan ahli.
Pemeriksaan objek.
Pengakuan pihak yang berperkara.

Poin penting

Bukti digital dapat diedit sehingga harus diverifikasi.
Tangkapan layar saja belum tentu menggambarkan percakapan secara utuh.
Dokumen perlu diperiksa tanda tangan dan sumbernya.
Saksi harus menerangkan apa yang benar-benar diketahui.
Bukti yang diperoleh secara melawan hukum ditangani menurut hukum negara.
Hakim harus menjelaskan hubungan antara bukti dan putusannya.

C. Ketika Penggugat Tidak Memiliki Bukti

1. Matan Arab

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ.

Terjemah

“Apabila tidak terdapat bukti, perkataan yang diterima adalah perkataan tergugat disertai sumpahnya.”

Penjelasan

Pada dasarnya seseorang terbebas dari suatu tanggungan sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Kaidah fikihnya:

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

“Hukum asal seseorang adalah bebas dari tanggungan.”

Karena itu, seseorang tidak dapat dibebani utang atau kewajiban hanya berdasarkan pengakuan pihak lain tanpa bukti.

Contoh

Seseorang dituduh memiliki utang, tetapi:

Tidak terdapat akad.
Tidak ada saksi.
Tidak ada bukti transfer.
Tidak terdapat pengakuan.
Tergugat menyangkal tuntutan.

Dalam sistem pembuktian klasik, tergugat dapat diminta bersumpah sesuai prosedur hakim.

Poin penting

Penggugat harus menyimpan dokumen transaksi.
Utang piutang sebaiknya ditulis.
Jangan menyerahkan uang besar tanpa bukti penerimaan.
Tidak adanya bukti dapat menyebabkan hak sulit dituntut.
Sumpah palsu tetap haram walaupun memenangkan perkara secara lahiriah.

D. Menolak Sumpah dan Mengembalikannya kepada Penggugat

1. Matan Arab

فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي، فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ.

Terjemah

“Apabila tergugat menolak bersumpah, sumpah tersebut dikembalikan kepada penggugat. Kemudian penggugat bersumpah dan berhak memperoleh tuntutannya.”

Pengertian nukūl

Nukūl berarti tergugat menolak mengucapkan sumpah setelah diminta secara sah oleh hakim.

Dalam keterangan matan:

Penggugat mengajukan tuntutan.
Penggugat tidak mempunyai bukti yang mencukupi.
Tergugat menyangkal.
Hakim meminta tergugat bersumpah.
Tergugat menolak.
Sumpah dikembalikan kepada penggugat.
Jika penggugat bersumpah, tuntutannya dapat dikabulkan.

Catatan penting

Menolak sumpah tidak boleh langsung dinilai oleh masyarakat sebagai pengakuan bersalah. Prosedur dan akibat penolakan sumpah merupakan kewenangan hakim berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Poin pengajian

Sumpah pengadilan berbeda dari sumpah dalam percakapan biasa.
Hakim harus memastikan pihak memahami isi sumpah.
Tidak boleh memaksa orang bersumpah di luar proses yang sah.
Sumpah tidak boleh dijadikan tontonan.
Kebohongan di bawah sumpah adalah dosa besar.
Putusan dunia tidak menghapus pertanggungjawaban di akhirat.

E. Sengketa Barang yang Dikuasai Salah Satu Pihak

1. Matan Arab

وَإِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ.

Terjemah

“Apabila dua orang mempersengketakan suatu barang yang berada dalam penguasaan salah seorang dari mereka, perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menguasai barang tersebut, disertai sumpahnya.”

Pengertian al-yad

Kata al-yad secara harfiah berarti tangan. Dalam pembahasan hukum, maksudnya adalah penguasaan nyata terhadap suatu barang.

Contohnya:

Barang berada di rumah seseorang.
Kendaraan dikuasai dan digunakan olehnya.
Tanah berada dalam pengelolaannya.
Dokumen kepemilikan tercatat atas namanya.
Ia menerima hasil dari aset tersebut.

Kaidah

الْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا

“Penguasaan merupakan petunjuk lahiriah atas kepemilikan.”

Namun, penguasaan bukan bukti mutlak. Orang lain dapat mengalahkannya dengan bukti kepemilikan yang lebih kuat.

Contoh

Ahmad menguasai sebuah kendaraan. Zaid mengaku bahwa kendaraan itu miliknya. Jika Zaid tidak mempunyai bukti, kedudukan Ahmad sebagai pemegang kendaraan lebih kuat secara lahiriah.

Jika Zaid memiliki:

Bukti pembelian.
Dokumen kepemilikan.
Bukti bahwa kendaraan hanya dipinjamkan.
Saksi akad.
Pengakuan sebelumnya dari Ahmad.

Maka bukti tersebut harus diperiksa.

Poin penting

Menguasai barang belum tentu pemilik sebenarnya.
Barang pinjaman tetap milik pemberi pinjaman.
Barang titipan tidak menjadi milik penerima titipan.
Sertifikat dan dokumen perlu diperiksa keasliannya.
Barang curian tidak menjadi halal hanya karena lama dikuasai.
Sengketa harus diselesaikan melalui jalur hukum.

F. Barang yang Dikuasai Kedua Pihak

1. Matan Arab

وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِمَا تَحَالَفَا، وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا.

Terjemah

“Apabila barang tersebut berada dalam penguasaan keduanya, kedua pihak diminta bersumpah, kemudian barang itu dibagi di antara mereka.”

Penjelasan

Ketentuan ini berlaku ketika:

Kedua pihak sama-sama menguasai objek.
Tidak ada bukti salah satu pihak yang lebih kuat.
Keduanya mengaku sebagai pemilik.
Kedudukan lahiriah keduanya seimbang.

Dalam kondisi demikian, barang atau nilainya dapat dibagi sesuai putusan hakim.

Contoh

Dua orang bersama-sama menguasai sebidang tanah dan masing-masing mengaku memiliki seluruhnya, tetapi tidak ada bukti yang mengunggulkan salah satu pihak. Setelah proses pembuktian dan sumpah, pengadilan dapat menetapkan pembagian.

Poin penting

Pembagian dilakukan setelah pemeriksaan, bukan secara otomatis.
Bukti tertulis yang kuat dapat mengubah hasil perkara.
Penguasaan bersama harus dibedakan dari kepemilikan bersama.
Aset yang tidak dapat dibagi mungkin perlu dijual lalu hasilnya dibagikan.
Semua tindakan harus mengikuti putusan lembaga yang berwenang.

G. Bentuk Sumpah Berdasarkan Objek Pengetahuan

1. Bersumpah tentang perbuatannya sendiri

Matan Arab

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ.

Terjemah

“Orang yang bersumpah mengenai perbuatannya sendiri harus bersumpah dengan kepastian dan ketegasan.”

Penjelasan

Seseorang mengetahui secara langsung apa yang ia lakukan. Karena itu, sumpahnya harus tegas.

Contoh:

“Demi Allah, saya telah membayar utang itu.”
“Demi Allah, saya tidak menerima barang tersebut.”
“Demi Allah, saya menandatangani dokumen ini.”
“Demi Allah, saya tidak mengambil uang itu.”

Ia tidak semestinya berkata “seingat saya” apabila objek sumpah adalah perbuatannya sendiri yang diketahui dengan pasti.

2. Bersumpah menetapkan perbuatan orang lain

Matan Arab

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ.

Terjemah

“Orang yang bersumpah mengenai perbuatan orang lain, apabila bertujuan menetapkan bahwa perbuatan itu terjadi, ia bersumpah dengan kepastian dan ketegasan.”

Penjelasan

Seseorang hanya boleh memastikan perbuatan orang lain jika memiliki pengetahuan yang meyakinkan, misalnya ia menyaksikannya secara langsung.

Contoh:

“Demi Allah, saya melihat Fulan menyerahkan barang itu.”

Ia tidak boleh memastikan hanya berdasarkan:

Dugaan.
Cerita orang.
Pesan yang tidak diketahui sumbernya.
Potongan video yang tidak jelas.
Kebencian kepada pihak tertentu.

3. Bersumpah menyangkal perbuatan orang lain

Matan Arab

وَإِنْ كَانَ نَفْيًا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

Terjemah

“Apabila sumpahnya bertujuan menyangkal perbuatan orang lain, ia bersumpah berdasarkan tidak adanya pengetahuan.”

Penjelasan

Manusia tidak selalu mengetahui semua yang dilakukan orang lain. Karena itu, ia berkata berdasarkan batas pengetahuannya.

Contoh:

وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ

“Demi Allah, saya tidak mengetahui bahwa ia melakukan hal tersebut.”

Ia tidak langsung berkata, “Demi Allah, orang itu tidak pernah melakukannya,” karena mungkin perbuatan tersebut terjadi di luar pengetahuannya.

Poin penting

Kesaksian harus dibatasi oleh apa yang benar-benar diketahui.
“Saya tidak tahu” berbeda dari “itu tidak pernah terjadi”.
Jangan memastikan sesuatu yang tidak disaksikan.
Kejujuran mencakup pengakuan atas keterbatasan pengetahuan.
Berita dari orang lain tidak selalu dapat dijadikan kesaksian langsung.

H. Persyaratan Umum Saksi

1. Matan Arab

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ.

Terjemah

“Kesaksian tidak diterima kecuali dari orang yang memenuhi lima sifat: Islam, balig, berakal, merdeka, dan adil.”

Penjelasan kontekstual

Ini merupakan ketentuan umum dalam sistem pembuktian Mazhab Syafi‘i klasik. Beberapa istilahnya berkaitan dengan masyarakat pada masa penyusunan kitab, termasuk status perbudakan yang kini tidak berlaku sebagai sistem hukum.

Dalam pengadilan modern, kecakapan dan penerimaan saksi mengikuti undang-undang. Keterangan anak, nonmuslim, penyandang disabilitas, atau pihak lain dapat memiliki pengaturan tersendiri sesuai jenis perkara dan hukum acara.

Nilai utama yang dapat dipetik ialah saksi harus:

Mampu memahami pertanyaan.
Mampu menyampaikan yang diketahui.
Tidak berdusta.
Tidak berada di bawah paksaan.
Tidak mempunyai kepentingan tersembunyi.
Dapat diuji keterangannya.

I. Sifat Adil pada Seorang Saksi

1. Matan Arab

وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ، غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الصَّغَائِرِ، سَلِيمَ السَّرِيرَةِ، مَأْمُونَ الْغَضَبِ، مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ.

Terjemah

“Sifat adil mempunyai lima persyaratan:

Menjauhi dosa-dosa besar.
Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
Baik keadaan batinnya.
Dapat dipercaya ketika marah.
Menjaga kehormatan yang sesuai dengan orang sepertinya.”

2. Menjauhi dosa besar

Dosa besar menunjukkan kerusakan integritas apabila dilakukan tanpa pertobatan. Contohnya:

Kesaksian palsu.
Memakan harta orang secara batil.
Menuduh orang berzina tanpa bukti.
Pembunuhan.
Perzinaan.
Pencurian.
Korupsi.
Praktik riba yang dilakukan dengan kesengajaan setelah mengetahui hukumnya.

3. Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil

Manusia dapat melakukan kesalahan. Namun, seseorang yang meremehkan dosa dan terus melakukannya menunjukkan kelemahan dalam menjaga amanah.

Pelajaran

Adil tidak berarti tidak pernah salah.
Orang yang bersalah masih dapat bertobat.
Yang diperhatikan adalah integritas nyata dan kesungguhannya meninggalkan dosa.
Pemeriksaan integritas tidak boleh berubah menjadi perburuan aib.

4. Baik keadaan batinnya

Matan

سَلِيمَ السَّرِيرَةِ

“Mempunyai keadaan batin yang baik.”

Maksudnya, ia tidak dikenal sebagai:

Penipu.
Pengkhianat.
Penyimpan kebencian yang mendorong kebohongan.
Orang yang bermuka dua.
Orang yang memanfaatkan agama untuk menipu.

Manusia tidak dapat mengetahui isi hati secara mutlak. Penilaian dilakukan berdasarkan tanda lahiriah yang dapat dipercaya.

5. Dapat dipercaya ketika marah

Matan

مَأْمُونَ الْغَضَبِ

“Dapat dipercaya ketika marah.”

Seseorang mungkin terlihat jujur ketika tenang, tetapi berubah menjadi pendusta ketika marah. Saksi harus mampu mengendalikan dirinya agar permusuhan tidak mendorong kesaksian palsu.

Poin penting

Kemarahan dapat mengubah ingatan dan cara bercerita.
Konflik pribadi harus diberitahukan kepada hakim.
Saksi tidak boleh menggunakan persidangan untuk membalas dendam.
Hakim perlu membandingkan keterangannya dengan bukti lain.

6. Menjaga muruah

Matan

مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ

“Menjaga kehormatan yang sesuai dengan orang sepertinya.”

Muruah adalah perilaku pantas yang menunjukkan kehormatan, tanggung jawab, dan kematangan seseorang menurut kebiasaan yang baik.

Muruah tidak boleh digunakan untuk:

Merendahkan pekerjaan halal.
Menghina orang miskin.
Menilai kehormatan hanya dari pakaian.
Memaksakan adat kelompok tertentu kepada semua orang.
Mendiskriminasi suku atau kelas sosial.

Poin penting

Ukuran muruah harus berdasarkan kebiasaan yang baik.
Adat yang bertentangan dengan agama tidak menjadi ukuran.
Profesi sederhana tidak menjatuhkan kehormatan.
Inti muruah ialah perilaku terpuji dan dapat dipercaya.

J. Macam-Macam Hak dalam Pembuktian

1. Matan Arab

وَالْحُقُوقُ ضَرْبَانِ: حَقُّ اللهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ.

Terjemah

“Hak terbagi menjadi dua: hak Allah Ta‘ala dan hak manusia.”

Hak Allah

Istilah ini menunjuk pada ketentuan yang kepentingan umumnya dominan dan tidak menjadi milik pribadi seseorang.

Hak manusia

Hak manusia berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti:

Kepemilikan.
Utang.
Harga barang.
Sewa.
Kerusakan harta.
Nafkah.
Akad dan transaksi.

Sebagian perkara mengandung kedua unsur tersebut sekaligus.

Poin penting

Hak manusia tidak gugur hanya dengan bertobat kepada Allah.
Harta yang dirampas wajib dikembalikan.
Utang tetap harus dibayar.
Nama baik yang dirusak perlu dipulihkan.
Permintaan maaf harus disertai perbaikan kerugian jika memungkinkan.

K. Kesaksian dalam Hak-Hak Manusia

1. Perkara nonharta yang diketahui laki-laki

Matan Arab

فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ، وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

Terjemah

“Adapun hak manusia terbagi menjadi tiga. Pertama, perkara yang hanya diterima dengan dua orang saksi laki-laki, yaitu perkara yang tujuan utamanya bukan harta dan biasanya dapat diketahui oleh laki-laki.”

Penjelasan

Ini adalah pembagian dalam fikih pembuktian klasik. Contohnya dapat berkaitan dengan akad nikah, talak, atau perkara status personal tertentu menurut rincian Mazhab Syafi‘i.

Penerapannya sekarang mengikuti undang-undang, pencatatan resmi, dan hukum acara pengadilan.

2. Perkara yang tujuan utamanya adalah harta

Matan Arab

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي، وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالَ.

Terjemah

“Kedua, perkara yang dapat diterima dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Yaitu perkara yang tujuan utamanya adalah harta.”

Contoh perkara harta

Utang.
Jual beli.
Sewa.
Pembayaran.
Kerusakan barang.
Pinjaman.
Kepemilikan.
Upah.
Kemitraan usaha.

Catatan kontekstual

Formasi saksi ini merupakan ketentuan pembuktian dalam fikih klasik, bukan pernyataan bahwa nilai kemanusiaan atau kecerdasan perempuan lebih rendah. Pembahasan kesaksian berhubungan dengan jenis perkara, akses terhadap transaksi pada masyarakat saat itu, serta sistem pembuktiannya.

Dalam pengadilan modern, nilai pembuktian setiap saksi mengikuti hukum acara dan penilaian hakim terhadap kredibilitas keterangannya.

3. Perkara yang biasanya hanya diketahui perempuan

Matan Arab

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

Terjemah

“Ketiga, perkara yang dapat diterima dengan seorang laki-laki dan dua perempuan atau empat orang perempuan, yaitu perkara yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki.”

Contoh klasik

Kelahiran.
Penyusuan.
Keadaan tertentu pada tubuh perempuan.
Cacat yang berada pada bagian tubuh tertutup.
Keperawanan atau keadaan biologis tertentu dalam perkara yang relevan.

Penerapan masa kini

Selain keterangan saksi, pemeriksaan dapat melibatkan:

Dokter.
Bidan.
Tenaga kesehatan.
Rekam medis.
Pemeriksaan laboratorium.
Tes genetika.
Pendapat ahli.

Pemeriksaan wajib menjaga:

Privasi.
Kehormatan.
Persetujuan sesuai hukum.
Kerahasiaan medis.
Keselamatan pihak yang diperiksa.

Poin penting

Perempuan dapat menjadi sumber utama pengetahuan dalam perkara tertentu.
Pemeriksaan tubuh tidak boleh dilakukan sembarangan.
Aib dan data kesehatan harus dijaga.
Bukti ilmiah dapat membantu memastikan fakta.
Kekerasan seksual harus ditangani secara profesional dan berpihak pada keselamatan korban tanpa mengabaikan proses hukum yang adil.

L. Kesaksian dalam Hak Allah

1. Matan Arab

وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ.

Terjemah

“Adapun hak-hak Allah Ta‘ala, dalam pembagian fikih klasik ini kesaksian perempuan tidak diterima, dan perkara tersebut terbagi menjadi tiga.”

Ketentuan ini harus dibaca dalam struktur hukum pembuktian pidana klasik. Penerapan pidana pada masa kini sepenuhnya mengikuti hukum negara dan lembaga peradilan yang sah.

2. Perkara yang mensyaratkan empat saksi

Matan Arab

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهُوَ الزِّنَا.

Terjemah

“Pertama, perkara yang tidak diterima dengan kurang dari empat saksi, yaitu tuduhan zina.”

Hikmah persyaratan berat

Menjaga kehormatan manusia.
Mencegah tuduhan sembarangan.
Menutup pintu penyebaran aib.
Mencegah hukuman berdasarkan prasangka.
Menunjukkan bahwa pembuktian pidana berat harus sangat ketat.

Poin penting

Tidak boleh menuduh zina tanpa bukti yang sah.
Kehamilan atau kedekatan tidak membenarkan penyebaran tuduhan.
Foto dan video harus diperiksa keaslian serta konteksnya.
Menceritakan tuduhan yang belum terbukti dapat merusak kehormatan seseorang.
Masyarakat tidak boleh melakukan penggerebekan atau penghukuman sendiri.

3. Perkara hudud selain zina

Matan Arab

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ، وَهُوَ مَا سِوَى الزِّنَا مِنَ الْحُدُودِ.

Terjemah

“Kedua, perkara yang diterima dengan dua orang saksi, yaitu perkara hudud selain zina.”

Catatan

Hudud merupakan kewenangan pemerintahan dan pengadilan yang sah. Seseorang tidak boleh:

Menangkap tanpa kewenangan.
Memaksa pengakuan.
Menganiaya tersangka.
Menjatuhkan hukuman.
Menggunakan matan sebagai pembenaran kekerasan.

Poin penting

Hukuman tidak dijalankan oleh individu atau organisasi.
Pengakuan yang lahir dari penyiksaan tidak dapat dibenarkan.
Keraguan harus diperiksa dengan serius.
Kesalahan menghukum orang tidak bersalah merupakan kezaliman besar.
Tujuan hukum adalah keadilan, bukan pelampiasan kemarahan.

4. Penetapan awal Ramadan

Matan Arab

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ.

Terjemah

“Ketiga, perkara yang dapat diterima dengan satu orang saksi, yaitu kesaksian melihat hilal Ramadan.”

Penjelasan

Dalam Mazhab Syafi‘i, kesaksian seorang yang memenuhi syarat dapat menjadi dasar penetapan masuknya Ramadan melalui keputusan otoritas yang berwenang.

Untuk Syawal dan beberapa penetapan lain terdapat perincian tersendiri dalam kitab fikih.

Penerapan masa kini

Penetapan awal bulan melibatkan:

Rukyat hilal.
Perhitungan astronomi.
Verifikasi petugas.
Sidang atau keputusan lembaga berwenang.
Pengumuman resmi.

Poin penting

Kesaksian hilal harus diverifikasi.
Pengamatan dapat keliru karena awan atau benda langit lain.
Perbedaan metode hendaknya disikapi dengan ilmu dan adab.
Masyarakat mengikuti otoritas keagamaan yang dipercaya.
Perbedaan awal bulan tidak boleh merusak persaudaraan.

M. Kesaksian Penyandang Tunanetra dalam Teks Klasik

1. Matan Arab

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: الْمَوْتِ، وَالنَّسَبِ، وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى، وَعَلَى الْمَضْبُوطِ.

Terjemah

“Kesaksian orang tunanetra dalam ketentuan klasik ini tidak diterima kecuali dalam beberapa perkara: kematian, nasab, kepemilikan mutlak, penerjemahan, perkara yang telah disaksikannya sebelum kehilangan penglihatan, serta sesuatu yang dapat dikenali secara pasti.”

Penjelasan kontekstual

Redaksi ini berkaitan dengan cara identifikasi saksi dalam sistem klasik yang banyak mengandalkan penglihatan langsung. Bukan berarti penyandang tunanetra tidak jujur atau tidak mampu memberikan informasi.

Seseorang dapat mengenali fakta melalui:

Suara.
Percakapan langsung.
Identitas yang telah dikenal.
Sentuhan atau ciri tertentu.
Informasi yang didengar secara langsung.
Peristiwa yang disaksikan sebelum kehilangan penglihatan.

Dalam sistem modern, penyandang disabilitas berhak memperoleh akses dan penyesuaian yang layak. Nilai keterangannya diperiksa berdasarkan kemampuan mengetahui fakta, bukan berdasarkan stigma.

Poin penting

Disabilitas tidak menghilangkan martabat manusia.
Pengadilan harus menyediakan aksesibilitas.
Cara seseorang mengetahui fakta harus diperiksa.
Teknologi bantu dapat memperkuat akses terhadap bukti.
Jangan menyamakan keterbatasan penglihatan dengan ketidakmampuan berpikir.

N. Kesaksian yang Menguntungkan Diri atau Menolak Kerugian

1. Matan Arab

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا.

Terjemah

“Tidak diterima kesaksian orang yang dengan kesaksiannya menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau menolak kerugian dari dirinya.”

Contoh menarik keuntungan

Rekan usaha bersaksi agar aset perusahaan bertambah dan ia ikut memperoleh manfaat.
Ahli waris bersaksi tentang sesuatu yang langsung menambah warisannya.
Penanggung suatu transaksi bersaksi untuk keuntungan finansialnya.
Seseorang bersaksi agar terbebas dari kewajiban membayar.

Contoh menolak kerugian

Orang yang berpotensi ikut bertanggung jawab mengalihkan seluruh kesalahan kepada pihak lain.
Penjamin bersaksi agar tidak perlu membayar.
Pengelola harta bersaksi untuk menutupi kelalaiannya.
Pejabat bersaksi untuk mencegah terbongkarnya kesalahan dirinya.

Prinsip penting

Konflik kepentingan tidak selalu berarti seluruh perkataan seseorang pasti bohong. Namun, kepentingan tersebut harus diungkapkan dan diperhitungkan ketika menilai keterangannya.

Poin pengajian

Jangan menyembunyikan keuntungan yang mungkin diperoleh.
Saksi harus mengungkapkan hubungan dengan perkara.
Hakim harus menilai independensi saksi.
Keterangan pihak berkepentingan perlu dibandingkan dengan bukti lain.
Kejujuran menuntut seseorang berbicara benar meskipun merugikan dirinya sendiri.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, kedua orang tua, atau kerabat.”
(QS. An-Nisā’: 135)

O. Kesaksian di Era Digital

1. Tangkapan layar

Tangkapan layar harus diperiksa karena dapat:

Dipotong.
Diubah.
Berasal dari akun palsu.
Kehilangan konteks percakapan.
Menampilkan waktu yang tidak benar.

2. Rekaman suara

Suara dapat ditiru atau dimanipulasi. Identitas pembicara dan keutuhan rekaman harus diverifikasi.

3. Video

Video tidak selalu menunjukkan kejadian secara lengkap. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pembuatan video palsu atau deepfake.

4. Dokumen elektronik

Perlu diperiksa:

Pengirim.
Tanda tangan digital.
Waktu pembuatan.
Perubahan dokumen.
Rangkaian penyimpanan bukti.
Sistem yang menghasilkan dokumen.

5. Kesaksian di media sosial

Unggahan publik bukan pengganti kesaksian di hadapan lembaga berwenang. Menyebarkan tuduhan sebelum terbukti dapat menimbulkan fitnah dan merusak proses hukum.

Poin penting

Jangan langsung mempercayai konten viral.
Simpan bukti asli, bukan hanya salinannya.
Jangan menyunting bukti.
Serahkan pemeriksaan teknis kepada ahli.
Lindungi identitas korban dan anak-anak.
Tabayun harus dilakukan melalui cara yang aman dan sah.

P. Panduan Menjadi Saksi yang Benar

Seorang saksi hendaknya:

Meluruskan niat karena Allah.
Menyampaikan hanya yang diketahui.
Membedakan antara melihat, mendengar, dan menyimpulkan.
Mengakui jika lupa atau tidak yakin.
Tidak melebih-lebihkan.
Tidak mengurangi keterangan karena takut kepada manusia.
Mengungkapkan hubungan dengan para pihak.
Tidak menerima bayaran untuk mengubah keterangan.
Menjaga kerahasiaan perkara sesuai hukum.
Menghadiri proses resmi apabila dipanggil secara sah.
Membaca keterangan sebelum menandatanganinya.
Segera mengoreksi apabila terdapat kesalahan pencatatan.

Kalimat yang benar bagi saksi

“Saya melihat langsung.”
“Saya mendengar langsung.”
“Saya menerima dokumen ini pada tanggal tersebut.”
“Saya tidak mengetahui bagian itu.”
“Saya tidak ingat dengan pasti.”
“Hal itu hanya kesimpulan saya, bukan sesuatu yang saya lihat.”

Mengatakan “saya tidak tahu” lebih baik daripada memberikan keterangan palsu.

Q. Kesalahan yang Harus Dihindari

Menuduh tanpa bukti.
Menjadi saksi berdasarkan cerita orang.
Menyembunyikan sebagian fakta.
Memotong rekaman agar menguntungkan pihak tertentu.
Mengancam saksi.
Membayar saksi palsu.
Membocorkan identitas korban.
Menyebarkan perkara di media sosial untuk menekan hakim.
Menganggap orang yang menolak sumpah pasti bersalah.
Mengambil barang sengketa sebelum ada putusan.
Membela keluarga dengan kesaksian dusta.
Menggunakan agama untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri.

R. Pertanyaan Diskusi Pengajian

Siapakah yang wajib membawa bukti dalam suatu tuntutan?
Apa kedudukan tergugat apabila penggugat tidak mempunyai bukti?
Apa yang dimaksud dengan nukūl atau menolak sumpah?
Apakah penguasaan suatu barang selalu membuktikan kepemilikan?
Bagaimana hukum ketika barang dikuasai bersama dan bukti kedua pihak seimbang?
Mengapa sumpah mengenai perbuatan sendiri harus tegas?
Apa perbedaan “tidak terjadi” dengan “saya tidak mengetahui bahwa itu terjadi”?
Apa saja sifat adil yang harus dimiliki saksi?
Mengapa konflik kepentingan harus diungkapkan?
Bagaimana fikih klasik membagi kesaksian dalam perkara harta?
Apa hikmah beratnya pembuktian tuduhan zina?
Bagaimana kesaksian hilal Ramadan ditetapkan?
Bagaimana memperlakukan saksi penyandang disabilitas dengan adil?
Mengapa tangkapan layar belum tentu menjadi bukti yang sempurna?
Apa bahaya mengadili seseorang melalui media sosial?

S. Kesimpulan

Pembuktian merupakan penjaga keadilan. Penggugat harus membawa bukti, sedangkan orang yang dituduh tidak boleh langsung dianggap bersalah. Jika bukti tidak tersedia, sumpah hanya dijalankan melalui prosedur hakim yang sah.

Saksi wajib jujur, berintegritas, mengetahui langsung perkara yang diterangkannya, serta bebas dari kepentingan yang merusak objektivitas. Ia harus berani mengatakan “tidak tahu” ketika memang tidak mengetahui.

Pembagian bentuk kesaksian dalam matan merupakan sistem pembuktian Mazhab Syafi‘i klasik. Penerapannya sekarang mengikuti hukum negara, perkembangan alat bukti, ilmu forensik, teknologi digital, dan prinsip akses yang adil bagi semua pihak.

Teks Arab bab ini dapat diperiksa dalam Matan Abu Syuja’—Kitab Peradilan dan Kesaksian. Bagian berikutnya adalah bab terakhir kitab, yaitu pembebasan budak dan berbagai ketentuan yang berhubungan dengannya, yang perlu dibaca dengan penjelasan sejarah serta penegasan bahwa perbudakan tidak berlaku sebagai sistem legal pada masa sekarang.

Bagian 12A: Peradilan, Etika Hakim, dan Pembagian Harta Bersama

Lanjutan Kajian Matan Al-Ghāyah wa At-Taqrīb

Bagian 12A: Peradilan, Etika Hakim, dan Pembagian Harta Bersama

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bab ini menjelaskan standar seorang hakim, etika mengadili, perlakuan setara terhadap pihak yang bersengketa, larangan konflik kepentingan, keadaan yang mengganggu kejernihan keputusan, dan tata cara pembagian harta bersama.

Ketentuan peradilan dalam kitab klasik harus dipahami sebagai kajian fikih Mazhab Syafi‘i dalam konteks sejarahnya. Penerapan hukum dan pemidanaan pada masa sekarang merupakan kewenangan negara, pengadilan, serta pejabat yang sah. Masyarakat tidak boleh mengadili atau menghukum seseorang sendiri.

A. Kedudukan Peradilan dalam Islam

Peradilan bertujuan untuk:

Menegakkan keadilan.
Mengembalikan hak kepada pemiliknya.
Melindungi masyarakat dari kezaliman.
Menyelesaikan perselisihan secara tertib.
Mencegah tindakan main hakim sendiri.
Menjaga kehormatan, jiwa, harta, dan keluarga.
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Allah berfirman:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisā’: 58)

Poin pengajian

Kekuasaan hukum adalah amanah, bukan kehormatan pribadi.
Hakim tidak boleh mengikuti tekanan penguasa, keluarga, atau kelompok.
Keputusan harus berdasarkan bukti, bukan popularitas.
Orang miskin dan orang kaya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Tuduhan di media sosial bukan putusan pengadilan.
Praduga tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.

B. Syarat-Syarat Hakim

1. Matan Arab

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالْعَدَالَةُ، وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَعْرِفَةُ الْإِجْمَاعِ، وَمَعْرِفَةُ الِاخْتِلَافِ، وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ، وَمَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ، وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا، وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا، وَأَنْ يَكُونَ كَاتِبًا، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا.

Terjemah

“Tidak diperbolehkan seseorang memegang jabatan peradilan kecuali orang yang telah memenuhi lima belas sifat: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, adil, mengetahui hukum-hukum Al-Qur’an dan Sunah, mengetahui ijmak, mengetahui perbedaan pendapat, mengetahui metode ijtihad, mengetahui sebagian bahasa Arab, mengetahui tafsir Kitab Allah Ta‘ala, mampu mendengar, mampu melihat, mampu menulis, dan memiliki kewaspadaan serta kecermatan.”

Sebagian unsur dalam susunan matan dihitung sebagai satu kelompok sehingga redaksinya menyebut lima belas sifat.

2. Penjelasan setiap persyaratan

a. Islam

Dalam sistem peradilan fikih klasik yang menerapkan hukum Islam, hakim disyaratkan memahami dan meyakini sumber hukum yang akan digunakannya.

Dalam negara modern, pengangkatan hakim mengikuti konstitusi, undang-undang, dan jenis pengadilan masing-masing.

b. Balig

Anak-anak belum memiliki tanggung jawab hukum dan kematangan yang cukup untuk memegang jabatan peradilan.

c. Berakal

Hakim harus mampu memahami:

Permohonan atau gugatan.
Jawaban pihak lawan.
Keterangan saksi.
Hubungan antar-bukti.
Akibat hukum dari keputusannya.

d. Merdeka

Syarat ini berasal dari struktur sosial pada masa perbudakan masih dikenal. Perbudakan tidak menjadi sistem hukum yang berlaku pada masa sekarang.

e. Laki-laki

Ini merupakan pendapat yang dicantumkan dalam matan Mazhab Syafi‘i klasik. Masalah perempuan menjadi hakim memiliki pembahasan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalam kehidupan bernegara, pengangkatan hakim mengikuti peraturan yang berlaku. Di Indonesia, perempuan dapat dan telah menjalankan jabatan hakim pada berbagai lingkungan peradilan.

f. Adil

Adil dalam diri hakim berarti:

Menjalankan kewajiban agama.
Menjauhi dosa besar.
Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
Jujur.
Dapat dipercaya.
Tidak menerima suap.
Tidak memihak karena hubungan pribadi.
Menjaga kehormatan profesi.

g. Mengetahui Al-Qur’an dan Sunah

Hakim harus mengetahui ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum, termasuk:

Makna dalil.
Keumuman dan kekhususannya.
Kemutlakan dan batasannya.
Hubungan antara satu dalil dengan dalil lainnya.
Cara ulama memahami dalil tersebut.

h. Mengetahui ijmak

Hakim tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan perkara yang telah menjadi kesepakatan pasti para ulama.

i. Mengetahui perbedaan pendapat

Pengetahuan mengenai khilaf membantu hakim:

Tidak mudah menyalahkan pendapat lain.
Mengetahui kekuatan argumentasi.
Memahami mengapa suatu fatwa berbeda.
Menentukan pendapat yang berlaku dalam sistem hukumnya.

j. Mengetahui metode ijtihad

Ijtihad bukan sekadar memilih pendapat yang disukai. Ia membutuhkan ilmu tentang:

Al-Qur’an dan hadis.
Ushul fikih.
Bahasa Arab.
Tujuan syariat.
Kaidah pengambilan hukum.
Keadaan perkara yang sebenarnya.

k. Mengetahui bahasa Arab

Bahasa Arab diperlukan untuk memahami sumber hukum Islam secara tepat. Perbedaan bentuk kata, susunan kalimat, dan konteks dapat memengaruhi kesimpulan hukum.

l. Mengetahui tafsir Al-Qur’an

Hakim harus memahami ayat hukum berdasarkan penafsiran yang benar, bukan menafsirkan ayat hanya berdasarkan terjemahan atau pendapat pribadi.

m. Mampu menerima keterangan dengan baik

Redaksi klasik menyebut kemampuan mendengar dan melihat karena proses pengadilan dahulu bergantung pada pertemuan langsung serta dokumen fisik.

Dalam pembahasan masa kini, penyandang disabilitas tidak boleh langsung dianggap tidak cakap. Teknologi bantu, penerjemah, dokumen digital, dan penyesuaian prosedur dapat memungkinkan seseorang menjalankan tugas secara profesional sesuai hukum yang berlaku.

n. Mampu menulis

Hakim harus mampu mendokumentasikan atau memastikan dokumentasi:

Identitas para pihak.
Isi gugatan.
Jawaban tergugat.
Bukti yang diajukan.
Keterangan saksi.
Pertimbangan hukum.
Isi putusan.

o. Cermat dan waspada

Istilah mustayqiẓan menunjukkan bahwa hakim harus:

Tidak mudah ditipu.
Tidak lalai.
Mampu mengenali pertentangan keterangan.
Tidak tergesa-gesa menyimpulkan.
Memahami keadaan masyarakat.
Meneliti bukti secara menyeluruh.

Poin penting

Ilmu tanpa integritas dapat menghasilkan kezaliman.
Kesalehan tanpa keahlian belum cukup untuk menjadi hakim.
Hakim membutuhkan kemampuan hukum dan pemahaman fakta.
Jabatan tidak boleh diberikan hanya karena kedekatan politik atau keluarga.
Putusan harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akses yang wajar perlu diberikan kepada penyandang disabilitas.

C. Tempat Hakim Menjalankan Tugas

1. Matan Arab

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ، فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا حَاجِبَ لَهُ.

Terjemah

“Dianjurkan bagi hakim untuk berkedudukan di tengah wilayah, pada tempat yang mudah terlihat dan dijangkau masyarakat, serta tidak memiliki penghalang yang menghalangi masyarakat menemuinya.”

Penjelasan

Ketentuan ini menekankan kemudahan akses terhadap keadilan. Pengadilan tidak boleh hanya mudah dijangkau oleh orang kaya atau pejabat.

Penerapannya pada masa sekarang antara lain:

Informasi pengadilan tersedia secara terbuka.
Prosedur pendaftaran perkara jelas.
Biaya perkara transparan.
Tersedia bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Gedung dapat diakses penyandang disabilitas.
Tidak ada perantara ilegal atau calo perkara.
Masyarakat mendapat pelayanan yang sopan.

Poin penting

Keadilan harus mudah diakses.
Birokrasi tidak boleh sengaja mempersulit pencari keadilan.
Aparat tidak boleh meminta pembayaran di luar ketentuan.
Sistem daring seharusnya mempermudah, bukan menutup akses kelompok yang tidak memahami teknologi.
Pelayanan publik harus diberikan tanpa membeda-bedakan status sosial.

2. Tidak mengadakan pengadilan di masjid

Matan Arab

وَلَا يَعْقِدُ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ.

Terjemah

“Hakim tidak menyelenggarakan persidangan di dalam masjid.”

Penjelasan

Di antara pertimbangannya:

Menjaga masjid dari suara gaduh.
Menghindarkan masjid dari pertengkaran.
Menjaga kehormatan tempat ibadah.
Sidang dapat dihadiri pihak yang memiliki kebutuhan dan keadaan berbeda.
Perkara tertentu mungkin memuat pembahasan yang tidak pantas dibuka di masjid.

Poin penting

Masjid harus dijaga kesucian dan ketenangannya.
Mediasi keagamaan berbeda dari persidangan resmi.
Perselisihan yang ditangani tokoh masyarakat tidak boleh melampaui kewenangannya.
Putusan yang mengikat secara hukum tetap menjadi kewenangan lembaga resmi.

D. Kesetaraan Para Pihak

1. Matan Arab

وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْمَحَلِّ، وَاللَّفْظِ، وَاللَّحْظِ.

Terjemah

“Hakim harus menyamakan perlakuan terhadap kedua pihak yang bersengketa dalam tiga perkara: tempat duduk, cara berbicara, dan cara memandang.”

2. Kesetaraan tempat

Hakim tidak boleh:

Mendudukkan orang kaya di tempat terhormat dan orang miskin di tempat rendah.
Memberikan fasilitas istimewa kepada salah satu pihak.
Menerima salah satu pihak di ruangan pribadi sementara pihak lain dibiarkan menunggu.
Menunjukkan kedekatan khusus dengan pihak tertentu.

Kesetaraan tempat memberikan pesan bahwa kedua pihak sama-sama berhak didengar.

3. Kesetaraan ucapan

Hakim harus berbicara kepada kedua pihak dengan:

Nada yang setara.
Sapaan yang sopan.
Kesempatan bicara yang seimbang.
Pertanyaan yang tidak mengintimidasi.
Bahasa yang dapat dipahami.

Hakim tidak boleh bersikap lembut kepada satu pihak dan kasar kepada pihak lainnya.

4. Kesetaraan pandangan

Hakim harus memberikan perhatian yang seimbang. Ekspresi wajah dan cara memandang dapat memberi kesan bahwa hakim telah memihak sebelum pemeriksaan selesai.

Poin penting

Keadilan harus dilaksanakan sekaligus tampak dilaksanakan.
Bahasa tubuh hakim memengaruhi kepercayaan para pihak.
Kedekatan pribadi dengan salah satu pihak harus diungkapkan.
Hakim yang memiliki konflik kepentingan perlu mengundurkan diri dari perkara.
Kesamaan perlakuan tidak selalu berarti mengabaikan kebutuhan khusus, misalnya penerjemah atau akses bagi penyandang disabilitas.

E. Larangan Menerima Hadiah

1. Matan Arab

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ.

Terjemah

“Hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari orang-orang yang berada dalam wilayah kewenangannya.”

Penjelasan

Hadiah kepada pejabat dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi keputusannya. Meskipun pemberi mengatakan hadiah itu tanda persahabatan, jabatan hakim membuat pemberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan.

Hadiah dapat berbentuk:

Uang.
Barang.
Makanan mahal.
Biaya perjalanan.
Penginapan gratis.
Diskon khusus.
Penghapusan utang.
Pekerjaan untuk keluarga hakim.
Fasilitas bisnis.
Janji jabatan.
Aset digital atau transfer elektronik.

Perbedaan hadiah dan suap

Hadiah biasa	Suap
Tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan	Diberikan untuk mendapatkan keputusan atau pelayanan tertentu
Tidak berhubungan dengan jabatan	Berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jabatan
Tidak menimbulkan konflik kepentingan	Merusak independensi dan keadilan
Dalam konteks hakim tetap harus sangat dibatasi	Haram dan merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku

Poin penting

Mengganti nama suap menjadi “uang terima kasih” tidak mengubah hakikatnya.
Pemberian melalui keluarga atau perantara tetap harus diperiksa.
Hadiah setelah putusan juga dapat berkaitan dengan jabatan.
Hakim harus menjaga independensi dan penampilan independensi.
Pejabat yang bersih tidak menjual akses dan pengaruhnya.

F. Keadaan Hakim Sebaiknya Tidak Memutus Perkara

1. Matan Arab

وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاءَ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَشِدَّةِ الشَّهْوَةِ، وَالْحُزْنِ، وَالْفَرَحِ الْمُفْرِطِ، وَعِنْدَ الْمَرَضِ، وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، وَعِنْدَ النُّعَاسِ، وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

Terjemah

“Hakim hendaknya menghindari memutus perkara dalam sepuluh keadaan: ketika marah, lapar, haus, dorongan keinginan yang sangat kuat, sedih, terlalu gembira, sakit, menahan buang air kecil atau besar, mengantuk, serta ketika mengalami panas atau dingin yang sangat mengganggu.”

Tujuan ketentuan

Semua keadaan tersebut memiliki satu alasan utama: dapat mengganggu kejernihan pikiran dan ketelitian hakim.

Keadaan	Risiko terhadap keputusan
Marah	Reaktif dan mudah menghukum
Lapar atau haus	Sulit berkonsentrasi
Keinginan yang sangat kuat	Pikiran tidak fokus
Sedih	Penilaian dipengaruhi tekanan emosional
Terlalu gembira	Kurang hati-hati
Sakit	Daya pikir dan perhatian menurun
Menahan buang air	Tergesa-gesa menyelesaikan perkara
Mengantuk	Tidak memahami keterangan secara utuh
Panas atau dingin ekstrem	Kondisi fisik mengganggu konsentrasi

Penerapan lebih luas

Pada masa sekarang, gangguan serupa dapat berupa:

Kelelahan berat.
Pengaruh alkohol atau narkotika.
Pengaruh obat yang menyebabkan kantuk.
Tekanan politik.
Ancaman terhadap hakim.
Konflik kepentingan.
Beban perkara yang tidak manusiawi.
Gangguan kesehatan mental yang sedang berat.

Poin pengajian

Keputusan besar tidak seharusnya dibuat ketika emosi memuncak.
Prinsip ini juga berlaku bagi orang tua, guru, pemimpin, dan pengurus organisasi.
Jangan menjatuhkan hukuman kepada anak ketika sedang marah.
Tunda keputusan sampai pikiran kembali tenang.
Mengakui sedang tidak siap bukan kelemahan, melainkan tanggung jawab.

G. Tata Cara Memeriksa Gugatan

1. Gugatan harus lengkap

Matan Arab

وَلَا يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى.

Terjemah

“Hakim tidak menanyai pihak tergugat sebelum gugatan pihak penggugat disampaikan dengan lengkap.”

Penjelasan

Gugatan perlu menjelaskan:

Siapa penggugat.
Siapa tergugat.
Hak apa yang dituntut.
Dasar tuntutan.
Peristiwa yang terjadi.
Waktu dan tempat yang relevan.
Jumlah atau objek sengketa.
Permintaan yang diajukan kepada pengadilan.

Tergugat tidak dapat menjawab dengan tepat apabila tuduhan atau tuntutannya masih kabur.

Poin penting

Tuduhan harus jelas.
Tergugat berhak mengetahui perkara yang dituduhkan.
Tidak boleh menghukum berdasarkan isu yang berubah-ubah.
Gugatan yang lengkap membantu proses berjalan efisien.
Hak untuk menjawab merupakan bagian dari keadilan.

2. Sumpah tergugat atas permintaan penggugat

Matan Arab

وَلَا يُحَلِّفُهُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي.

Terjemah

“Hakim tidak meminta tergugat bersumpah kecuali setelah adanya permintaan dari penggugat.”

Penjelasan

Dalam sistem pembuktian fikih, sumpah bukan langkah pertama. Penggugat terlebih dahulu menyampaikan tuntutan dan bukti. Apabila bukti tidak tersedia dalam perkara yang memungkinkan sumpah, sumpah dapat dimintakan sesuai prosedur.

Sumpah di pengadilan tidak boleh digunakan sembarangan untuk menutupi kurangnya penyelidikan.

Poin penting

Beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak yang mengajukan tuntutan.
Tergugat diberikan kesempatan menjawab.
Sumpah merupakan alat pembuktian yang serius.
Sumpah palsu tidak menjadikan barang haram menjadi halal.
Putusan lahiriah tidak mengubah kenyataan di hadapan Allah.

H. Hakim Harus Netral

1. Tidak mengajari salah satu pihak membuat dalih

Matan Arab

وَلَا يُلَقِّنُ خَصْمًا حُجَّةً، وَلَا يُفَهِّمُهُ كَلَامًا.

Terjemah

“Hakim tidak boleh mengajarkan hujah kepada salah satu pihak dan tidak boleh membisikkan atau mengarahkan jawaban kepadanya.”

Penjelasan

Hakim tidak boleh membantu salah satu pihak menyusun jawaban agar memenangkan perkara. Misalnya:

Memberi tahu cara menghindari pertanyaan.
Menyarankan mengubah keterangan.
Memberikan bocoran bukti lawan.
Mengajarkan alasan hukum hanya kepada satu pihak.
Menyusun pembelaan secara diam-diam.

Namun, hakim tetap boleh menjelaskan prosedur secara seimbang kepada semua pihak. Pengadilan juga dapat menyediakan bantuan hukum sesuai ketentuan negara.

Poin penting

Menjelaskan prosedur berbeda dari membantu memenangkan perkara.
Bantuan hukum harus tersedia secara adil.
Hakim tidak boleh menjadi penasihat salah satu pihak.
Komunikasi rahasia dengan salah satu pihak harus dihindari.
Semua keterangan penting seharusnya disampaikan dalam proses resmi.

2. Tidak mempersulit saksi

Matan Arab

وَلَا يَتَعَنَّتُ بِالشُّهَدَاءِ.

Terjemah

“Hakim tidak boleh mempersulit atau menekan para saksi secara tidak semestinya.”

Penjelasan

Saksi boleh ditanya dengan teliti, tetapi tidak boleh:

Dihina.
Diancam tanpa dasar.
Dipaksa memberikan jawaban tertentu.
Dibingungkan dengan sengaja.
Dipermalukan di depan umum.
Ditekan agar mengubah keterangan yang benar.

Pada saat yang sama, hakim berhak menguji konsistensi, sumber pengetahuan, dan kredibilitas saksi.

Poin penting

Pemeriksaan tegas berbeda dari intimidasi.
Saksi harus berkata berdasarkan apa yang diketahui.
Saksi tidak boleh menambah cerita.
Perlindungan perlu diberikan kepada saksi yang menghadapi ancaman.
Kesaksian palsu merupakan dosa besar dan pelanggaran hukum.

I. Pemeriksaan Integritas Saksi

1. Matan Arab

وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

Terjemah

“Hakim tidak menerima kesaksian kecuali dari orang yang telah terbukti integritasnya.”

Penjelasan

Kesaksian tidak cukup hanya karena seseorang mengatakan, “Saya melihatnya.” Hakim harus menilai:

Identitas saksi.
Hubungannya dengan para pihak.
Kemampuan mengingat.
Kesempatan menyaksikan peristiwa.
Konsistensi keterangan.
Kejujuran dan integritasnya.
Kemungkinan adanya keuntungan pribadi.
Kemungkinan tekanan atau ancaman.

Dalam sistem modern, keterangan saksi diperiksa bersama bukti lain, seperti dokumen, rekaman, bukti elektronik, dan pendapat ahli sesuai hukum acara.

Poin penting

Banyaknya pengikut seseorang tidak membuktikan bahwa kesaksiannya benar.
Kesalehan yang tampak tidak menghilangkan kewajiban verifikasi.
Rekaman digital juga harus diuji keasliannya.
Potongan video tanpa konteks tidak selalu menggambarkan kejadian sebenarnya.
Keadilan membutuhkan tabayun.

2. Kesaksian musuh dan keluarga dekat

Matan Arab

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ، وَلَا شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ.

Terjemah

“Kesaksian seorang musuh tidak diterima, begitu pula kesaksian orang tua yang menguntungkan anaknya.”

Penjelasan

Permusuhan dapat mendorong seseorang merugikan lawannya. Hubungan orang tua dan anak juga dapat menimbulkan keberpihakan ketika kesaksian diberikan untuk keuntungan langsung kerabat tersebut.

Prinsip umumnya adalah menghindari kesaksian yang dicurigai kuat mengandung kepentingan pribadi.

Poin penting

Hubungan saksi dengan para pihak harus diungkapkan.
Permusuhan pribadi dapat memengaruhi objektivitas.
Hubungan keluarga tidak selalu membuat seluruh informasi tidak berguna, tetapi bobot dan penerimaannya mengikuti hukum pembuktian.
Jangan menjadi saksi untuk membela keluarga apabila keterangannya tidak benar.
Keadilan lebih utama daripada solidaritas kelompok.

J. Surat dari Satu Hakim kepada Hakim Lain

1. Matan Arab

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ.

Terjemah

“Surat seorang hakim kepada hakim lainnya mengenai suatu putusan tidak diterima kecuali setelah adanya kesaksian dua orang saksi yang menerangkan isi surat tersebut.”

Penjelasan klasik

Pada masa dahulu, surat dapat:

Dipalsukan.
Diganti isinya.
Dibuat menggunakan cap palsu.
Dibawa oleh orang yang tidak tepercaya.

Karena itu, diperlukan saksi yang memastikan bahwa surat benar-benar berasal dari hakim dan isinya tidak berubah.

Penerapan masa kini

Tujuan hukumnya tetap relevan, yaitu memastikan:

Keaslian dokumen.
Identitas pihak yang menerbitkan.
Keutuhan isi.
Kewenangan pejabat.
Tidak adanya perubahan setelah ditandatangani.

Teknologi yang dapat membantu meliputi:

Tanda tangan elektronik.
Sertifikat digital.
Nomor registrasi.
Sistem informasi pengadilan.
Stempel atau kode verifikasi.
Jejak audit elektronik.

Poin penting

Dokumen resmi harus dapat diverifikasi.
Foto surat yang beredar di media sosial belum tentu autentik.
Tanda tangan dan stempel dapat dipalsukan.
Dokumen digital memerlukan perlindungan keamanan.
Tujuan syariat adalah menjaga keaslian bukti, bukan membatasi verifikasi pada satu teknologi tertentu.

K. Bab Pembagian Harta Bersama

1. Syarat petugas pembagi

Matan Arab

وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْحِسَابُ.

Terjemah

“Petugas resmi yang membagi harta membutuhkan tujuh syarat: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan memahami perhitungan.”

Penjelasan

Al-qāsim adalah orang yang ditunjuk untuk membagi harta atau aset yang dimiliki bersama, seperti:

Tanah warisan.
Bangunan bersama.
Hasil pertanian.
Barang dagangan.
Aset kemitraan.

Syarat-syarat personal dalam matan mencerminkan sistem hukum klasik. Dalam konteks sekarang, petugas pembagi, penilai, mediator, notaris, atau pejabat terkait mengikuti hukum negara dan standar profesi.

Nilai utama yang tetap berlaku adalah:

Cakap hukum.
Jujur.
Netral.
Menguasai perhitungan.
Memahami objek yang dibagi.
Tidak memiliki konflik kepentingan.

Poin penting

Kesalahan hitung dapat merampas hak orang lain.
Pembagian harta harus disertai dokumen.
Ukuran tanah perlu dipastikan oleh petugas kompeten.
Nilai aset tidak boleh ditentukan secara sembarangan.
Semua pemilik harus memperoleh informasi yang jelas.

2. Pembagi yang dipilih atas kesepakatan para pihak

Matan Arab

فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذٰلِكَ.

Terjemah

“Apabila dua pihak yang berserikat sepakat memilih seseorang untuk membagi harta mereka, orang tersebut tidak harus memenuhi seluruh persyaratan petugas pembagi resmi di atas.”

Penjelasan

Ini adalah pembagian berdasarkan kesepakatan. Karena para pemilik sendiri meridai orang yang dipilih, persyaratannya lebih ringan daripada petugas yang diangkat penguasa atau pengadilan.

Meski demikian, orang tersebut tetap harus:

Mampu melakukan pembagian.
Mengetahui perhitungan.
Bersikap jujur.
Tidak menipu.
Tidak mengambil keuntungan tersembunyi.
Mendapat persetujuan seluruh pihak.

Poin penting

Kesepakatan harus diberikan tanpa paksaan.
Semua pemilik harus memiliki informasi yang cukup.
Persetujuan sebaiknya dibuat tertulis.
Pembagian tidak boleh merugikan pihak yang belum dewasa atau tidak cakap hukum.
Aset warisan tidak boleh dibagi dengan mengabaikan ahli waris tertentu.

3. Pembagian yang memerlukan penilaian harga

Matan Arab

وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.

Terjemah

“Apabila pembagian tersebut membutuhkan penilaian harga, tidak boleh hanya menggunakan kurang dari dua orang penilai.”

Penjelasan

Penilaian dibutuhkan apabila aset tidak sama, misalnya:

Sebidang tanah dekat jalan dan sebidang tanah di belakang.
Rumah besar dibandingkan rumah kecil.
Tanah produktif dibandingkan tanah yang sulit ditanami.
Kendaraan dengan keadaan yang berbeda.
Barang dagangan dengan mutu berbeda.

Dua penilai membantu mengurangi kesalahan dan keberpihakan. Dalam praktik modern, penilaian dapat dilakukan oleh penilai profesional sesuai peraturan.

Unsur yang dinilai

Luas dan lokasi.
Kondisi fisik.
Nilai pasar.
Akses jalan.
Produktivitas.
Beban utang atau sengketa.
Hak penggunaan.
Kondisi lingkungan.
Biaya perawatan.
Potensi manfaat.

Poin penting

Sama luas belum tentu sama nilainya.
Penilai harus independen.
Dasar penilaian perlu dijelaskan.
Pihak yang tidak setuju boleh meminta pemeriksaan sesuai prosedur.
Aset yang nilainya berubah cepat memerlukan penilaian terkini.

4. Hak meminta pembagian

Matan Arab

وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، لَزِمَ الْآخَرَ إِجَابَتُهُ.

Terjemah

“Apabila salah seorang pemilik bersama meminta pembagian terhadap harta yang dapat dibagi tanpa menimbulkan kerugian, pihak lainnya wajib memenuhi permintaan tersebut.”

Penjelasan

Seseorang tidak harus selamanya terikat dalam kepemilikan bersama. Apabila aset dapat dibagi secara adil tanpa merusak manfaatnya, pemilik lain tidak boleh menahan pembagian hanya untuk menyulitkan.

Namun, pembagian tidak dapat dipaksakan dengan cara biasa apabila menimbulkan kerugian besar, misalnya:

Bangunan kecil menjadi tidak dapat digunakan.
Mesin menjadi rusak jika dipisahkan.
Jalan akses terputus.
Tanah menjadi tidak memenuhi batas minimal legal.
Nilai keseluruhan turun secara tidak wajar.

Dalam keadaan tersebut, penyelesaiannya dapat berupa:

Salah satu pihak membeli bagian pihak lain.
Aset dijual lalu hasilnya dibagi.
Pemanfaatan diatur bergiliran.
Dilakukan mediasi.
Diajukan kepada pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan.

Poin penting

Kepemilikan bersama tidak boleh menjadi alat menekan orang lain.
Pembagian harus mempertimbangkan manfaat, bukan hanya ukuran.
Hak anak yatim dan pihak rentan wajib dilindungi.
Jangan menjual aset bersama tanpa persetujuan pemilik lain.
Sengketa keluarga sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan dokumen yang jelas.

L. Pelajaran Utama untuk Kehidupan Sehari-hari

1. Dengarkan kedua belah pihak

Jangan memutuskan perselisihan hanya setelah mendengar satu versi cerita.

2. Periksa bukti

Pesan singkat, rekaman, dan unggahan media sosial dapat dipotong atau dimanipulasi.

3. Hindari keputusan ketika marah

Orang tua, guru, pimpinan, dan pengurus organisasi dapat menerapkan prinsip ini.

4. Ungkapkan konflik kepentingan

Jika mediator memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak, hal itu harus disampaikan.

5. Dokumentasikan kesepakatan

Pembagian warisan, tanah, dan aset usaha sebaiknya dicatat serta disaksikan.

6. Jangan menerima pemberian yang memengaruhi keputusan

Hadiah dapat menjadi pintu masuk ketidakadilan.

7. Jangan main hakim sendiri

Dugaan kesalahan harus dilaporkan dan diproses melalui lembaga yang berwenang.

M. Pertanyaan Diskusi Pengajian

Mengapa jabatan hakim disebut sebagai amanah?
Mengapa ilmu dan integritas harus dimiliki secara bersamaan?
Apa makna menyamakan tempat, ucapan, dan pandangan kepada para pihak?
Mengapa hadiah kepada hakim dapat menjadi masalah?
Dalam keadaan apa hakim sebaiknya menunda putusan?
Mengapa tergugat baru ditanya setelah gugatan lengkap?
Apa perbedaan menjelaskan prosedur dan mengajari salah satu pihak membuat dalih?
Mengapa integritas saksi harus diperiksa?
Bagaimana cara memastikan dokumen elektronik benar-benar autentik?
Mengapa penilaian aset sebaiknya dilakukan lebih dari satu orang?
Kapan seorang pemilik bersama berhak meminta pembagian?
Apa pilihan penyelesaian jika aset tidak mungkin dibagi secara fisik?
Bagaimana prinsip bab ini dapat diterapkan oleh orang tua dan guru?
Mengapa masyarakat tidak boleh menjatuhkan hukuman sendiri?

N. Kesimpulan

Bab peradilan mengajarkan bahwa keadilan membutuhkan tiga unsur utama: orang yang berilmu, prosedur yang adil, dan bukti yang dapat dipercaya. Hakim wajib netral, memperlakukan para pihak secara setara, menjauhi hadiah, serta tidak memutus perkara ketika kondisi fisik atau emosinya mengganggu kejernihan pikiran.

Bab pembagian mengajarkan bahwa harta bersama harus dibagi berdasarkan perhitungan yang benar, penilaian yang objektif, persetujuan yang sah, dan perlindungan terhadap hak seluruh pemilik. Tidak seorang pun boleh menggunakan kepemilikan bersama untuk menahan atau merugikan pihak lain.

Teks Arab bagian ini terdapat dalam Matan Abu Syuja’—Kitab Peradilan dan Kesaksian. Bagian berikutnya adalah lanjutan bab pembuktian: kedudukan penggugat dan tergugat, sumpah di pengadilan, persyaratan saksi, serta macam-macam kesaksian.