H. MUAMAR AL QADRI, M.Pd: Juli 2021

BAGIAN 1

MENGANALISIS KONSEP USHUL FIQH,TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Ushul Fiqih

Kata “ushul fiqh” adalah kata ganda yang terdiri dari kata “ushul (ﻝﻮﺻﺃ)” dan kata “fiqh (ﻪﻘﻔﻟﺍ)”. Kata “ushul” yang merupakan jamak dari kata “ashal (ﻞﺻﻷﺍ)” secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainya”. Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud definitive dari kata ashal tersebut karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan “fiqh”.

Kata “fiqh (ﻪﻘﻔﻟﺍ)” secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: “Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili”. Dari arti fiqh secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu fiqh, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amali dan kedua tentang dalil- dalil tafsili.

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan usul fiqh sebagai ilmu tentang dalil-dalil hukum syara’ secara umum, metode penetapan hukum dari dalil dan kriteria seorang mujtahid. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah mendefinisikan ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum dari dalil tafsili (terperinci), dengan kata lain ushul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah tersebut (Haroen, 1996 : 8).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ushul fiqh merupakan seperangkat ilmu yang membahas secara komprehensif berkaitan dengan penetapan hukum Islam, baik berkaitan dengan dalil, metode istinbath maupun persyaratan seorang mujtahid. Pemahaman terhadap ushul fiqh akan membuat seseorang mampu memahami dalil-dalil hukum syara’ yang bersifat asl (primer) maupun furu’ (sekunder). Dalil primer hukum Islam adalah berupa Alquran dan Hadist, sedangkan dalil sekunder adalah ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lain sebagainya.

Tidak sebatas itu, seseorang juga akan memahami pengertian dari dalil maupun sumber hukum, serta hubungan antara dalil, seperti hubungan Alquran dengan Hadist, hubungan ijma’ dengan nash, hubungan qiyas dengan nash dan seterusnya. Berkaitan dengan hubungan dalil cukup penting diketahui, guna memahami hirarkis dalil dan dalil mana yang harus lebih diutamakan saat dalil saling bertentangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqih yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum syara’ secara global dengan seluk beluknya dan metode pengaliannya.

B. Objek Kajian Ushul Fiqih

Dari definisi di atas,terlihat jelas bahwa yang menjadi objek kajian ushul fiqih secara garis besarnya ada tiga (Abdul, 1972 : 7) :

a. Sumber hukum dengan semua seluk beluknya.

b. Metode pendaya gunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya.

c. Persyaratan orang yang berwewenang melakukan istinbath dengan semua permasalahannya.

Sementara itu,Muhammad Al-Juhaili merinci objek kajian ushul fiqih sebagai berikut:

a. Sumber-sumber hukum syara’baik yang di sepakati seperti Al-Qur’an dan sunah,maupun yang di perselisihkan,seperti istihsan dan maslahah mursalah.

b. Pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad.

c. Mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir,ayat dengan ayat atau sunah dengan sunah ,dan lain-lain baik dengan jalan pengomromian (Al-Jam’u’wa At-taufiq).meguatkan salah satu (tarjih),pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan (nasakh/tatsaqut Ad-dalilain)

d. Pembahasan hukum syara’yang meliputi syarat-syarat dan macam- macamnya,baik yang bersifat tuntutan,larangan,pilihan atau keringanan (rukhsah).Juga di bahas tentang hukum,hakim,mahkum alaih (orang di bebani) dan lain-lain.

e. Pembahasan kaidah-kaidah yang akan di gunakan dalam mengistinbath hukum dan cara menggunakannya. (Al-Ghazali :7,Al-Amidi, 1:9,Al- Juhaili:23)

Sedangkan mengenai kandungan dari objek pembahasan Ilmu Ushul Fiqh itu meliputi :

1. Pembahasan Tentang Dalil.

Pembahasan tentang dalil dalam Ilmu Usul Fiqh adalah secara global. Disini dibahas tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Dalam Ilmu Ushul Fiqh tidak dibahas satu per-satu dalil bagi setiap perbuatan.

Dalam konteks ilmu usul fiqh, maka kategori dalil dapat berupa dalil yang berupa nash-nash shara‘ yang disebut dalil alistinbaty; dalil ini dari teks ayat al-Quran, teks Hadis, dan Ijma’; dan dalil-dalil yang terbentuk dari

olah pikir yang sehat, rasional dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Dalil ini disebut sebagai dalil al-istidlaly. Misalnya, al-Qiyas, al- Istihasan, al-Maslahah dan lainnya.

2. Pembahasan Tentang Hukum.

Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Usul Fiqh adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hokum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya.

Pihak yang menetapkan hukum, sebagai sang Legislator Utama (alhakim), orang yang dibebani dengan Perintah Hukum, atau Subyek Hukum (al-mahkum 'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-mahkum bih) dan macam-macamnya dan status perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukum (al-mahkum fih) serta syarat-syaratnya.

3. Pembahasan Tentang Kaidah.

Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan sebagai jalan/media untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya, antara lain mengenai macammacam kaidah kebahasaan, misalnya: kaidah fi‘il amar, fi‘il nahy, nakirah dan ma‘rifah, Am dan khas, Mutlaq dan Muqayyad dan kehujjahan / argumentasinya, dan kaidah-kaidah kemaslahatan umum dan tujuan dasar hukum Islam dalam mengamalkannya. Misalnya konsep Maqasid al-Shariah dan Penyelesaian Ta’arud al-adillah.

4. Pembahasan Tentang Ijtihad.

Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syaratsyarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid dilihat dari kacamata ketentuan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad dan metodologi yang benar bagi mujtahid.

Objek Ushul Fiqh berbeda dengan Fiqh. Objek fiqh adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terinci. Manakala objek ushul fiqh mengenai metdologi penetapan hukum-hukum tersebut. Kedua-dua disiplin ilmu tersebut sama –sama membahas dalil-dalil syara’ akan tetapi tinjauannya berbeda. Fiqh membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ushul fiqh meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi

argumentasi serta siatuasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dali tersebut. Jadi objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara’ ditinjau dari segi hakikatnya, kriteria, dan macam-macamnya. Hakim (Allah) dari segi dalil-dali yang menetapkan hukum, mahkum ‘alaih (orang yang dibebani hukum) dan cara untuk menggali hukum yakni dengan berijtihad. Ada beberapa peristilahan mendasar yang perlu di ketahui dalam ilmu ushul fiqh ini:

1. Hukum Syar’i

Di dalam bahasa arab arti lafaz al hukm adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu (….) atau dengan kata lain memberi nilai terhadap sesuatu. (Alyasa’ Abubakar: Ushul Fiqh I). Seperti ketika kita melihat sebuah buku lalu kita mengatakan “buku itu tebal” maka berarti kita telah memberi hukum (menetapkan atau memberi nilai) tebal kepada buku tersebut.

Ada beberapa definisi secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama tentang hukum. Menurut Ali Hasaballah, Al Hukm adalah (Abu, 1958 : 4) :

Artinya: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun perkondisian tertentu.

Dari definisi diatas ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian hukum:

Firman Allah : Yaitu yang berwenang membuat hukum adalah Allah.
Secara otomatis bersumberkan kepada Al Qur’an, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Perbuatan Mukallaf, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baliqh) meliputi seluruh gerak gerinya, pembicaraan ataupun niat.
Berisi Perintah (larangan) dan keizinan memilih. Iqtidha’ dalam definisi diatas bermakna perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan. Begitu juga berlaku mutlak atau hanya sebatas anjuran. Dari sini lahirlah apa yang kita kenal pekerjaan wajib, mandub (sunat), haram, makruh. Manakala takhyir bermakna adanya keizinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dengan kata lain kedua pekerjaan tersebut sama saja dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dalam bahasa arab dikenal dengan mubah sedangkan keizinannya dinamakan ibahah. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum taklifi.
Berisi perkondisian sesuatu. Yaitu kondisi hukum terhadap sesuatu itu sangat tergantung oleh sebab, syarat atau mani’ (larangan). Artinya ada satu kondisi yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum wadh’i.

2. Hakim (Pembuat Hukum)

Pengertian hukum menurut ulama ushul adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ini mengisyaratkan bahwa alHakim adalah Allah. Para ulama telah sepakat bahkan seluruh umat Islam bahwa al Hakim adalah Allah SWT dan tidak ada syari’at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah. Al Qur’an telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah yang artinya: Hak menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah (al An’am: 57) (Abu, 1958 : 5).

3. Mahkum Fih (objek hukum)

Mahkum fih sering juga disebut mahkum bih ialah: objek hukum syara’ atau perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Objek hukum yang menjadi pembahasan ulama ushul hanyalah terbatas pada perbuatan orang-orang mukallaf. Ia tidak membahas hukum wadh’i (perkondisian ) yang berasal bukan dari perbuatan manusia. Seperti bergesernya matahari dari cakrawala dan datangnya awal bulan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa mahkum fih: Perbuatan orang mukallaf yang menjadi objek hukum syara’, baik berupa perintah, larangan maupun kebolehan.

4. Mahkum alaih (Subjek Hukum)

Mahkum alaih adalah subjek hukum yaitu mukallaf yang melakukan perbuatan-perbuatan taklif. Jika mahkum fih berbicara mengenai perbuatan mukallaf maka mahkum alaih berbicara mengenai orangnya, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak.

C. Tujuan Mempelajari Ushul Fiqih

Para ulama ushul Fiqh menyimpulkan bahwa tujuan utama ushul iqh ialah mengetahui dalil-dalil syara’, yang menyangkut persoalan ‘aqidah, ibadah, mu’amalah, ‘uqubah, dan akhlak.

Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut pada gilirannya dapat diamalkan, sesuai dengan kehendak syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya). Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ushul fiqh bukan merupakan “tujuan”, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada setiap kasus sehingga dapat dipedomani dan di amalkan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, yang menjadi tujuan yang sebenarnya ialah mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah yang diperoleh melalui kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut.

Secara sistematis, para ulama ushul fiqh mengemukakan kegunaan ilmu ushul fiqh, yaitu antara lain: 1) Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun.2) Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga ia dengan tepat dapat menggali hukum-hukum syara’ dari nash. 3) Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid 4) Memelihara agama dari penyalah gunaan dalil 5) Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan. 6) Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad.

Dengan menggunakan analogi ushul fiqh sebagai bagian dari proses produksi, sulit membayangkan suatu barang/produk dapat dihasilkan, tanpa adanya alat/ mesin produksi yang menghasilkan suatu produk, dimana ushul fiqh berperan sebagai mesin produksi tersebut. Karena itu, secara metodologis dapat dikatakan, seseorang baru dapat dikatakan sebagai ahli hukum islam/ulama fiqh, apabila menguasai ilmu ushul fiqh. Sebaliknya, orang yang hanya mengetahui ilmu fiqh tanpa menguasai ilmu ushul fiqh, dapat dengan mudah keliru dan salah dalam menerapkan pengetahuannya pada kasus-kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Sebab, pengetahuan fiqhnya itu hanya berdasarkan hafalan saja, tanpa landasan yang kokoh dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan, tujuan utama mempelajari ushul fiqh ialah, untuk menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqh pada dalil-dalil syara’, baik Alqur’an maupun sunnah sehingga menghasilkan hukumhukum syara’

Keberhasilan seorang ulama yang menerapkan ilmu ushul fiqh untuk menghasilkan hukum-hukum syara’ itu sendiri mengandung tiga kemungkinan sebagai berikut.

Kemungkinan pertama, hukum-hukum yang dihasilkan itu pada hakikatnya merupakan pengulangan dari apa yang telah dihasilkan para ulama mujtahid terdahulu. Dalam hal ini, penerapan ilmu ushul fiqh yang dilaksanakan mengandung makna, memahami cara-cara menemukan hukum melalui ushul fiqh yang dipraktikan para ulama mujtahid yang lalu.

Kemungkinan kedua, dengan menerapkan ilmu ushul fiqh, dapat menghasilkan hukum-hukum yang berbeda dengan apa yang ditemukan ulama terdahulu. Kemungkinan ini dapat terjadi, disebabkan adanya perbedaan waktu atau tempat atau keadaan dari peristiwa hukum yang terjadi pada masa ulama yang dahulu dengan waktu atau tempat atau keadaan yang dialami sekarang ini. Dengan demikian, meskipun secara sepintas terlihat bahwa peristiwanya sama, tetapi hukum yang dihasilkan dapat berbeda.

Kemungkinan ketiga, hukum-hukum yang dihasilkan itu sama sekali baru, dan belum pernah dihasilkan oleh para mujtahid dahulu. Dalam konteks ini, ushul fiqh digunakan untuk menjawab persoalan hukum atas peristiwa-peristiwa yang baru muncul dewasa ini, di mana pada masa lalu sama sekali belum pernah terjadi peristiwanya, sehingga terhadap peristiwa itu tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh warisan para ulama sebelumnya. Misalnya, hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan bidang kedokteran, ekonomi, dan politik.

Disamping tiga kemungkinan di atas, maka dengan mempelajari ilmu ushul fiqh, kita dapat pula menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk melakukan perbandingan (muqaranah, comparative) terhadap hukum-hukum fiqh yang telah ada. Pada gilirannya langkah ini dapat pula menghasilkan pendapat yang dianggap paling kuat dan relevan dengan kebutuhan hukum masa kini (Rahman, 2010 : 18).

D. Ruang Lingkup Ushul Fiqih

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih, maka Muhammad Al-Zuhaili (seorang ahli fiqih dan ushul fiqih dari syariah) mengatakan bahwa yang menjadi objek pembahasan ushul fiqih yang dapat membedakan dengan kajian fiqih adalah sebagai berikut (Nasrun, 1997 : 5) :

Sumber hukum islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara’, baik yang disepakati (seperti kehujjahan AL-Quran dan Sunah), maupun yang diperselisihksn (seperti kehujjahan istihsan dan maslahah al-mursalah).
Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir dianggap bertentangan, baik melalui al-jam’u wa al-taufiq (pengompromian dalil), tarikh (penguatan salah satu dari dalil yang bertentangan), nash atau tasaqutal-dalilain (pengguguran kedua dalil yang bertentangan).Misalnya, pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan pendapat akal.
Pembahasan ijtihad, sayarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukannya (mujtahit), baik syarat-syarat umum, maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid.
Pembahasan tentang hukum syara’, yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya , baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan , memilih antara berbuat atau tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab syarat, mani,’, sah, batal/fasad, azimah, dan rukhsah. Dalam pembahasan hukum ini juga dibahas tentang pembuat hukum (hakim), orang yang dibebani hukum (mahkum ‘alaih, ketetapan hokum dan syarat-syaratnya serta perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum.
Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hokum dari dalil-dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nash (ayat atau hadis).

Dalil kulli ialah dalil umum yang dapat dimasukkan kedalamnya beberapa kasus tertentu seperti amar,,nahi, ‘am, mutlaq, ijma’, dan qiyas.

Hukum kulli ialah hukum umum yang masuk kedalamnya beberapa macam, seperti wajib, haram, sah, batal, dan sebagainya Wajib dinamakan hukum kulli karena kedalamnya dapat dimasukkan

berbagai perbuatan yang wajib,umpamanya,wajib memenuhi janji, wajib mengadakan saksi dalam perkawinan. Haram adalah hukum kulli yang masuk kedalamnya beberapa macam perbuatan yang diharamkan, seperti haram berbuat zina, haram menuduh berbuat zina,haram mencuri, haram membunuh, dan sebagainya.

Ahli ushul tidak membahas dalil juz’i ,namun yang mereka bahas adalah dalil dan hukum kulli yang diletakkan dalam kaidah umum yang dapat diterapkan oleh para fuqaha pada setiap kasus. Sebaliknya para fuqaha tidak membahas dalil dan hukum kulli, namun yang mereka bahas adalah dalil dan hukum juz’i .

DAFTAR PUSTAKA

Nasrun, Haroen. Ushul Fiqh 1, Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu,1996. Khallaf, Abdul Wahhab . Ilmu Ushul Fiqh. Jakarata: Al-Majlis al-a’la ai-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.
Rahman Dahlan, Abd. Ushul Fiqh, Jakarta: AMZAH. 2010.
Syafe’i, Rachmat . Ilmu Ushul Fiqih Cet.3. Bandung:CV.Pustaka Setia..2007. Koto, Alaidin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. cet.3. Jakarta:Pt Rajagrafindo Prasada,Ed.Revisi. 2009.
Azhar,Ushul Fiqih .Medan : Fakultas Tarbiyah IAIN SU.2015. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 1,( Jakarta: Kencana,cet.3,2008.